Baghdad, LiputanIslam.com – Ketua Majelis Ulama (Ahlussunnah) Irak, Syekh Harist al-Dhari, mengecam deklarasi kekhalifan militan takfiri Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menyebutnya sebagai tindakan yang menjurus pada pemecah belahan Irak. Kecaman terhadap deklarasi itu juga dilontarkan oleh Ashraf Fahmi Musa, dosen Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir.
Menurut laporan Shafaq News Rabu (2/7/2014), al-Dhari selaku ketua Majelis Ulama Irak dalam press rilisnya mengimbau semua pihak di Irak dan Suriah yang terlibat dalam deklarasi kekhalifahan supaya menarik deklarasi itu.
“Deklarasi sebuah pemerintahan (daulah), baik kekhalifahan ataupun bukan, tidak bisa dilakukan sebelum disediakan lahan untuk mencetak keberhasilan. Tanpa ini maka semua akan gagal dan kandas,” kata al-Dhari.
Al-Dhari menambahkan, “Baiat kepada kekhalifahan ini bukanlah kewajiban syariat bagi siapapun. Tindakan (deklarasi kekhalifahan) itu adalah dalih untuk memecah belah Irak serta mendatangkan kerugian dan petaka bagi rakyat negara ini.”
Kecaman terhadap kekhalifahan ala ISIS juga dilontarkan dosen Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, Ashraf Fahmi Musa.
“Tindakan ISIS mendeklarasikan kekhalifahan Islam dan penunjukan seorang khalifah bagi umat Islam tidaklah berlandaskan ajaran Islam dan tidak pula diterima oleh umat Islam di dunia,” ujar Ashraf, sebagaimana dilansir FNA Rabu (2/7/2014).
Mengenai alasan mengapa kekhalafihan dan pengangkatan itu tidak bisa diterima, Ashraf mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak membenarkan kita melakukan aksi pemaksaan dan agresi terhadap rakyat serta penjarahan harta benda penduduk. “Tak syak lagi bahwa agama Islam berlepas tangan dari orang-orang demikian,” tutur Ashraf.
Dia menambahkan, “Orang yang dipilih ISIS sebagai khalifah bagi umat Islam adalah penjahat yang sedemikian banyak melakukan kejahatan sehingga dijuluki sebagai manusia pembunuh dan teroris sehingga sama sekali tidak patut dianggap sebagai khalifah umat Islam.”
Dosen Universitas al-Azhar ini lantas menyerukan kepada umat Islam supaya bersatu melawan ISIS yang, menurutnya, telah melakukan kejahatan terbesar terhadap Islam karena telah mencoreng citra agama ini. “Islam sama sekali bukan agama penganjur kekerasan, dan dalam penyebaran ajarannyapun Islam menghindari kekerasan dan pemaksaan,” tegas Ashraf.
Lebih jauh Ashraf mendesak semua lembaga Islam dan Arab untuk melakukan tindakan kongkret dan bukan sebatas keputusan politik untuk menyelamatkan kawasan Timur Tengah dari bahasa ISIS. “Keputusan lembaga-lembaga keagamaan dalam masalah ini lebih berperan dan lebih fundamental, khususnya dalam upaya memberikan pencerahan bagi masyarakat mengenai makna Islam yang sejati dan hakikat ISIS yang sesungguhnya,” pungkas Ashraf. (mm)