NewYork, LiputanIslam.com – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional agar “bertindak segera” demi menekan Israel agar konsisten kepada hukum dan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai keharusan mengakhiri pendudukan tanah-tanah Palestina, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.
Seruan itu dinyatakan Abbas dalam statemennya yang dibacakan pada peringatan hari solidaritas internasional untuk bangsa Palestina yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ko-monn dan para pejabat PBB lain serta beberapa tokoh internasioanl di kantor PBB, New York, AS, Senin (24/11).
Dia menyatakan bahwa pihak Palestina siap mengatasi konfliknya dengan Israel sesuai ketentuan dan inisiatif internasional di kawasan seluas hanya 22% saja dari keseluruhan tanah historis Palestina dengan ibu kota Baitul Maqdis (Jerussalem).
“Sudah tiba saatnya mewujudkan kehendak politik untuk bertindak dengan sungguh-sungguh demi menegakkan hak asasi bangsa kami yang tak ternistakan, termasuk merealisasi kemerdekaan negara Palestina sesuai perbatasan pasca tahun 1967, dan ibu kotanya adalah Baitul Maqdis Timur,” ungkap Abbas, sebagaimana diberitakan kantor berita Anatolia.
Dia menekankan penting draf resolusi yang diajukan oleh sejumlah negara Arab belum lama ini kepada Majelis Umum PBB untuk menentukan jangka waktu yang jelas bagi proses penghentian pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina.
Pada acara yang sama, Sekjen PBB mengatakan bahwa kegagalan masyarakat internasional untuk memajukan solusi politik bagi konflik Israel-Palestina mengharuskan semua pemerintah dan parlemen di dunia supaya mengambil tindakan untuk mengakui negara Palestina.
Menurutnya, masyarakat internasional harus memiliki asumsi “kegagalan kolektif” atas tidak tercapainya kesepakatan damai.
Hari solidaritas internasional untuk Palestina diselenggarakan oleh PBB setiap tahun pada tanggal 29 November, yaitu tanggal penetapan Majelis Umum PBB untuk Resolusi 181 yang dikenal dengan nama “Resolusi Pembagian” pada tahun 1947.
Resolusi itu menegaskan pendirian “negara Arab” dan “negara Yahudi” di Palestina, namun Baitul Maqdis ditetapkan sebagai kawasan tersendiri yang bernaung di bawah sistem internasional. Sejauh ini, baru satu negara bernama Israel yang sudah didirikan, sedangkan negara Palestina tak kunjung berdiri akibat tindakan destruktif Israel dan ketidah tegasan masyarakat internasional. (mm)