DenHaag, LiputanIslam.com – Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ ICC) mendesak otoritas Sudan supaya menyerahkan presiden termakzul Omar al-Bashir kepada ICC atas dakwaan telah melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan anti kemanusiaan di Darfur pada tahun 1994.
Juru bicara ICC Fadi El-Abdallah, Kamis (11/4/2019), mengatakan, “Mahkamah ini akan memberi tahu Dewan Keamanan PBB tentang negara mana saja yang menjadi tuan rumah Presiden Sudan Omar al-Bashir, jika negara itu adalah anggota Mahkamah.”
Dia menjelaskan, “Negara-negara tertentu memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, yaitu negara-negara anggota Mahkamah, dan jika mereka tidak bekerja sama dengan Pengadilan maka kami harus melaporkan kepada Dewan Keamanan ihwal pelanggaran mereka terhadap apa yang telah mereka janjikan,” katanya.
Pejabat PBB ini menambahkan, “Sudan berkewajiban bekerja sama dengan Mahkamah sesuai dengan resolusi PBB 1593, yang menyerukan penuntutan terhadap tersangka kejahatan perang di Darfur di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.”
El-Abdallah menyebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir ini ICC telah mendesak pihak berwenang di Sudan supaya bekerja sama dengan ICC dan mengekstradisi al-Bashir serta sejumlah tersangka lain di Sudan.
ICC menuduh Al-Bashir melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan anti kemanusiaan di Darfur yang dilanda perang saudara pada tahun 1994 akibat keputusan pemerintah Sudan membagi Darfur menjadi beberapa wilayah.
Seperti telah diberitakan, pihak militer Sudan, Kamis, mengumumkan bahwa pemerintahan Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun akan digantikan oleh dewan transisi yang dipimpin oleh militer.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di TV pemerintah, menteri pertahanan Sudan Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf mengatakan al-Bashir telah ditangkap, dan tentara akan mengambil alih kekuasaan untuk sementara waktu. (mm/rt)