TelAviv, LiputanIslam.com – Rezim Zionis Israel mengaku siap menghadapi konfrontasi potensial dengan Hizbullah setelah menolak apa yang disebutnya peningkatan tuntutan Lebanon dalam pembicaraan mengenai perbatasan maritim.
Menteri Pertahanan Benny Gantz, seperti dikutip kantornya, Kamis (6/10), menginstruksikan pembentukan pertahanan “untuk mempersiapkan skenario apa pun di mana ketegangan meningkat di arena utara – termasuk kesiapan pertahanan dan penyerangan.”
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah dia mengadakan penilaian situasi bersama Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Aviv Kohavi serta para perwira militer senior dan pejabat pertahanan lainnya.
Tak lama setelah itu, Kabinet Keamanan memberi wewenang kepada Perdana Menteri Yair Lapid, Gantz dan Perdana Menteri Altenatif Naftali Bennett untuk mengambil keputusan jika ada eskalasi di Utara. Gantz memperingatkan bahwa Israel akan mempertahankan infrastrukturnya terlepas dari hasil negosiasi.
“Jika Hizbullah mencoba merusak (infrastruktur atau kedaulatan Israel), biaya militer untuk Lebanon dan Hizbullah akan sangat tinggi,” ancamnya pada upacara peringatan Perang Yom Kippur tahun 1973.
Perdana Menteri Israel Yair Lapid menolak perubahan yang diusulkan oleh Lebanon pada perjanjian perbatasan maritim yang dirancang oleh AS, ungkap seorang sumber diplomatik senior, Kamis. Dia menekankan kepada Utusan Energi AS Amos Hocstein bahwa Israel tidak akan membuat “konsesi” lagi.
Draf Hochstein, yang dipresentasikan ke Israel dan Lebanon minggu lalu, dimaksudkan untuk mendekati versi final dari kesepakatan penyelesaian perselisihan mengenai perairan ekonomi Israel-Lebanon. Lebanon Selasa lalu menyampaikan tanggapannya atas rancangan tersebut.
Lapid menilai ada beberapa tuntutan baru dan signifikan, dan menginstruksikan tim perunding Israel untuk menolaknya. (mm/jp)