Tikrit, LiputanIslam.com – Perdana Menteri (PM) Irak Haider Abadi menegaskan pihaknya bertekad untuk membebaskan semua wilayah Irak jengkal demi jengkal dari komplotan teroris transnasional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Kemenangan yang tercapai belakangan ini diraih sepenuhnya oleh pasukan Irak sendiri, dan kami bertekad membebaskan tanah Irak jengkal demi jengkal dari noda para teroris,” tegas Abadi dalam kunjungannya, ke Tikrit, ibu kota provinsi Salahuddin, Rabu kemarin (1/4/2015), sebagaimana dilansir al-Sumaria News.
Pada kesempatan itu dia mengadakan pertemuan dengan para pejabat setempat serta menekankan rekonstruksi dan masalah pemulangan para pengungsi ke Tikrit dan berbagai kawasan lain di sekitarnya.
Selasa lalu (31/3/2015) Abadi resmi mengumumkan Tikrit bebas sepenuhnya dari tangan para teroris ISIS, dan bendera Irak sudah berkibar di semua gedung milik pemerintah di kota ini.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Irak Khaled al-Obeidi menyatakan bahwa operasi pembebasan Tirkrit telah menjadi pelajaran menarik dalam pengelolaan perang besar, dan membawa pasukan Irak kepada tahap baru untuk pembebasan provinsi Anbar dan Ninawa
“Pembebasan Tikrit telah membawa kita kepada tahap baru kemenangan, dan dengan pertolongan Allah, provinsi Anbar dan Ninawa juga akan dapat kita bebaskan,” ungkapnya dalam sebuah pidato yang ditujukan kepada rakyat Irak, Rabu kemarin.
Dia juga meminta masyarakat bersabar dan terus menggalang kerjasama dengan angkatan bersenjata hingga tercapainya kemenangan terakhir dan pembebasan semua wilayah Irak dari pendudukan para teroris.
PBB Apresiasi Pembebasan Tikrit
Utusan Khusus PBB untuk Irak Jan Kubis mengapresiasi pembebasan Tikrit oleh tentara dan relawan Irak.
“Kemenangan ini merupakan milik seluruh rakyat Irak. PBB menyatakan kesiapannya menggalang kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah Irak untuk pengiriman bantuan kepada penduduk dan pengungsi di negara ini,” ungkapnya.
Dia meminta Baghdad menjamin pemulangan para pengungsi ke kampung halaman mereka dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka sesegera mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan mereka.
“Keselamatan dan keamanan warga sipil harus dilindungi sesuai prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia dan hukum internasional,” ujarnya. (mm)