Gaza, LiputanIslam.com – Koalisi kelompok-kelompok resistensi Palestina di Gaza memperingatkan rezim Zionis Israel bahwa membagi ruang dan waktu kunjung di komplek Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Al-Quds (Yerussalem) antara Muslim dan Yahudi tak ubahnya dengan deklarasi perang .
Dalam pernyataan bersama pada Kamis malam (8/6), koalisi Palestina itu menegaskan bahwa rencana yang diusulkan oleh Amit Halevi, seorang anggota parlemen dari partai Likud di parlemen Knesset (Israel, akan semakin memperburuk situasi keamanan di Tepi Barat dan akan mendorongnya ke arah ledakan.
Kubu resistensi Palestina itu menganggap pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab penuh atas resiko mengerikan dari penerapan rencana yang sangat kontroversial itu.
Mereka menekankan bahwa seluruh rakyat Palestina dan kelompok resistensi tidak akan mentolerir tindakan agresi yang begitu mencolok, dan tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun untuk menghentikan rencana tersebut.
“Plot keji itu berada dalam kerangka skema Yudaisasi sistematis yang telah lama diupayakan oleh otoritas Zionis, dan ditujukan untuk membagi kompleks Masjid Al-Aqsa dan memaksakan kendali dan kedaulatan rezim atasnya,” bunyi pernyataan itu.
Kubu resistensi juga mendesak warga Palestina untuk berdatangan ke halaman Masjid Al-Aqsa, mengintensifkan perlawanan mereka terhadap pasukan Israel, dan memaksakan “konsekuensi” pada rezim Israel atas kejahatannya, terutama dengan melakukan operasi pembalasan di wilayah pendudukan tahun 1948.
Menurut harian berbahasa Arab Al-Ayyam, Halevi telah menyarankan untuk mengalokasikan bagian selatan kompleks Masjid Al-Aqsa untuk umat Islam, sementara pemukim ekstrimis Yahudi mendapatkan bagian tengah dan utara, termasuk Kubah Al-Shakhrah.
Anggota parlemen Israel menyebutkan bahwa rencananya itu bertujuan mengakhiri perwalian Yordania atas Masjid Al-Aqsa.
Mufti Agung Al-Quds, Syeikh Muhammad Ahmad Hussein, mengecam upaya Israel untuk Yahudisasi dan pemecahan Masjid Al-Aqsa, pembiarkan pemukim ekstremis beribadah di tempat suci itu, dan upaya pengubahan status sejarah dan hukumnya.
Dia memperingatkan bahwa tindakan demikian akan memicu perang agama yang akan mempengaruhi seluruh dunia, dan tidak ada yang akan lolos dari konsekuensinya. Dia juga menganggap para pejabat Israel bertanggung jawab atas efek berbahaya dari meningkatnya ketegangan di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Menurut perjanjian yang ditandatangani antara Israel dan pemerintah Yordania setelah pendudukan Israel atas Al-Quds Timur pada tahun 1967, non-Muslim dilarang beribadah di komplek Masjid Al-Aqsa.
Banyak anggota Knesset Israel adalah ekstremis sayap kanan, yang tampaknya mendukung penghancuran situs Islam itu untuk kemudian membangun kuil Yahudi.
Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan, dan memandang sektor Timur Al-Quds sebagai ibu kota negara berdaulat mereka. (mm/fna)
Baca juga: