Istanbul, LiputanIslam.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merayakan kemenangannya dalam referendum mengenai perluasan kewenangannya, sementara kubu oposisi menggugat hasiil perhitungan suara dan meminta pengawas internasional membuat laporan tentang ini.
Partai Rakyat Republik (CHP) mengatakan akan menggugat hasil referendum yang membuat Erdogan dapat memperluas kekuasaannya.
Partai oposisi utama Turki ini mempertanyakan keabsahan referendum yang selisih hasilnya sangat tipis. Mereka memastikan telah terjadi banyak penyimpangan dalam proses referendum.
Upaya Erdogan untuk memperluas kekuasaan eksekutifnya diumumkan berhasil dengan perolehan lebih dari 51% suara.
CHP menolak hasil kemenangan kubu ‘Ya’ dan menuntut penghitungan ulang dari 60% suara,
Tiga kota terbesar Turki, yaitu Istanbul, Ankara dan Izmir memberikan suara ‘Tidak’ bagi amandemen konstitusi. Pendukung oposisi menggelar unjuk rasa dengan turun ke jalan di Istanbul dengan menabuh panci dan wajan.
Para pendukung Erdogan merayakan kemenangan itu sebagai ‘keputusan bersejarah’ yang bisa membuatnya terus berkuasa hingga tahun 2029.
Dengan 99,97% suara yang sudah dihitung, kampanye ‘Ya’ telah mendapatkan 51,41% suara, sementara ‘Tidak’ memperoleh 48,59%. Tingkat partisipasi dikatakan setinggi 85%.
Konstitusi baru hasil referendum mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut:
- Rancangan konstitusi menetapkan pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019.
- Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode.
- Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk para menteri kabinet.
- Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil presiden.
- Jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang Binali Yildirim, akan dihapus.
- Presiden memiliki wewenang untuk campur tangan dalam peradilan, yang menurut Presiden Erdogan dipengaruhi oleh Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh berada di belakang kudeta yang gagal Juli 2016 lalu.
- Presiden akan dapat menetapkan keadaan darurat atau tidak.
Di bagian lain, pemerintah Turki mengecam keras kritikan para pengawas internasional yang telah mengawasai jalannya referendum.
Para pengawas dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa dan Majelis Parlemen Dewan Eropa menyatakan referendum itu memenuhi standar internasional. Menanggapi penilaian ini Kemlu Turki menyebutnya “tak bisa diterima.” (mm/bbc/rayalyoum)