Ankara, LiputanIslam.com – Pemerintah Turki menyatakan telah meringkus lebih dari 300 orang karena di media sosial telah berani mengecam operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi di Suriah utara.
Penangkapan besar-besaran ini dilakukan sehari setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam para dokter yang mengkritisi operasi militer tersebut sebagai pengkhianat.
Turki sudah 10 hari melancarkan serangan udara dan darat bersandi “Tangkai Zaitun” terhadap milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG) wilayah barat laut Afrin, Suriah utara. Sejak itu otoritas Turki mengancam akan menuntut orang-orang yang memrotes serangan ini.
Kemendagri Turki, Senin (29/1/2018), mengumumkan bahwa sebanyak 311 orang yang sebagian di antaranya politisi, jurnalis dan aktivis, telah ditahan karena telah “menyebarkan propaganda teroris” di media sosial dalam 10 hari terakhir.
Turki menganggap YPG yang didukung Amerika Serikat dan menguasai Afrin sebagai kelompok teroris dan perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang menggalang aksi pemberontakan di Turki sejak 1984..
Operasi militer tersebut mendapat dukungan luas oleh media Turki, terutama yang pro-pemerintah, dan banyak partai politik, kecuali Partai Rakyat Demokratik Kurdi (HDP), namun tak sedikit pula suara yang kritis terhadapnya.
Selama akhir pekan lalu media Turki melaporkan bahwa tak kurang dari 170 seniman telah menulis sebuah surat terbuka berisi desakan agar serangan Turki itu segera diakhiri. Surat itu ditujukan kepada anggota parlemen dari Partai AK yang merupakan partai Erdogan.
Pekan lalu, Asosiasi Medis Turki (TTB) mengecam operasi lintas perbatasan tersebut dengan menyerukan, “Tidak untuk perang, damai segera.”
Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag melalui akun Twitter-nya pada hari Sabtu lalu menyatakan bahwa TTB dan Asosiasi Insinyur dan Arsitek Turki (TMMOB) yang mendukung mendukung TTB tidak dapat menggunakan kata “Turki” dalam nama mereka. Dia beralasan bahwa mereka tidak mewakili para petugas medis, insinyur dan arsitek Turki.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat lalu TTB menegaskan bahwa mereka menolak tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan menilai komentar pejabat senior telah menjadikannya sasaran serangan. Kemendagri kemudian mengaku telah memulai pemeriksaan terkait tindakan asosiasi tersebut.
Surat kabar Hurriyet melaporkan bahwa Senin lalu pihak kejaksaan mulai memeriksa 11 anggota administrasi pusat TTB atas penyataan “perang adalah masalah publik” yang dilontarkan oleh asosiasi ini. (mm/reuters)