Baghdad, LiputanIslam.com – Koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani muncul sebagai pemenang dalam pemilu parlemen Irak, menurut otoritas pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Tinggi Independen (IEC) mengatakan pada hari Rabu (12/11) bahwa koalisi Rekonstruksi dan Perubahan yang dipimpin al-Sudani memperoleh 1,3 juta suara dalam pemilu pada hari Selasa, sekitar 370.000 lebih banyak daripada pesaing terdekatnya.
Al-Sudani memuji tingkat partisipasi pemilih sebesar 56 persen dan menyebut hal ini sebagai “bukti nyata keberhasilan lain” yang mencerminkan “pemulihan kepercayaan terhadap sistem politik”.
Namun, meskipun al-Sudani, yang pertama kali berkuasa pada tahun 2022, telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat membalikkan keadaan Irak setelah puluhan tahun ketidakstabilan, pemilu tersebut diwarnai oleh kekecewaan di antara para pemilih yang lelah melihatnya sebagai kendaraan bagi partai-partai mapan untuk membagi kekayaan minyak Irak.
Jumlah pemilih lebih rendah di daerah-daerah seperti Baghdad dan Najaf setelah pemimpin Syiah populis Muqtada al-Sadr, pemimpin Gerakan Sadrist, menyerukan sejumlah besar pendukungnya untuk memboikot “pemilu cacat” tersebut.
Seperti yang diperkirakan, kandidat Syiah memenangkan kursi di provinsi-provinsi mayoritas Syiah, sementara kandidat Sunni mengamankan kemenangan di provinsi-provinsi mayoritas Sunni, dan kandidat Kurdi menang di provinsi-provinsi mayoritas Kurdi.
Namun, ada beberapa kejutan, terutama di Nineveh, provinsi yang mayoritas penduduknya Arab Sunni, di mana Partai Demokratik Kurdistan (KDP) memperoleh jumlah kursi terbanyak.
Sementara itu, di provinsi Diyala, yang memiliki minoritas Kurdi yang signifikan, tidak ada kandidat Kurdi yang memenangkan kursi untuk pertama kalinya sejak 2005.
Tidak ada partai yang dapat membentuk pemerintahan sendiri di legislatif Irak yang beranggotakan 329 orang, sehingga partai-partai membangun aliansi dengan kelompok lain untuk membentuk pemerintahan, sebuah proses yang menegangkan dan acapkali memakan waktu berbulan-bulan.
Pada tahun 2021, al-Sadr mengamankan blok terbesar sebelum mengundurkan diri dari parlemen menyusul perselisihan dengan partai-partai Syiah yang menolak mendukung upayanya untuk membentuk pemerintahan.
Pemilu kali ini merupakan pemilu keenam di Irak sejak invasi militer pasukan koalisi pimpinan AS pada tahun 2003 menggulingkan rezim Saddam Hussein, dan kemudian memicu terorisme dan kemunculan kelompok teroris fenomenal ISIS, serta menyebabkan runtuhnya infrastruktur secara umum di Negeri 1001 Malam tersebut
Perdana menteri harus merespon tuntutan rakyat Irak yang mencari pekerjaan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kesehatan di tengah maraknya korupsi dan salah urus.
Ia juga harus menjaga keseimbangan yang rapuh antara sekutu Irak, Iran dan AS, suatu pekerjaan yang semakin rumit akibat perubahan besar belakangan ini di Timur Tengah. (mm/aljazeera)