Baghdad, LiputanIslam.com – Koalisi Negara Hukum pimpinan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki dinyatakan menang dan meraih kursi terbanyak dalam pemilu parlemen yang berlangsung 30 April lalu. Hasil final penghitungan suara yang diumumkan secara resmi oleh Komisi Tinggi Pemilu Irak Senin (19/5) menunjukkan bahwa Koalisi Negara Hukum meraih 92 dari total 328 kursi parlemen.
Untuk daerah pemilihan Baghdad saja, koalisi itu meraih 30 kursi serta menduduki peringkat pertama di 10 dari total 18 provinsi Irak, sedangkan blok rivalnya disebutkan telah meraih antara 16 hingga 33 kursi.
Betapa demikian, Koalisi Negara Hukum gagal meraih suara mayoritas mutlak sehingga Maliki harus melakukan lobi untuk memperkuat posisinya di parlemen dan sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok lain.
Perdana Menteri Nouri al-Maliki menyatakan pihaknya tidak mengharapkan “partisipasi kelompok-kelompok kuat yang menekan pihak yang lemah”. Dengan kata lain, dia tidak ingin memarginalisasi pihak manapun.
“Perlu mengulurkan tangan kepada semua peserta yang mungkin akan membentuk persatuan nasional,” ujar Maliki. Dia menyerukan kepada semua faksi politik peraih kursi terbanyak supaya membuka diri di depan Koalisi Negara Hukum. Dia juga mengisyaratkan bahwa calon kepala pemerintahan akan diambil dari Koalisi Nasional Irak yang, menurutnya, masih akan tetap dipertahankan.
Menurut dia, pemilu Irak telah berlangsung sportif, jujur, dan transparan serta sukses antara lain berkat seruan ulama besar panutan kaum Syiah Irak, Ayatullah Ali al-Sistani, kepada rakyat Irak supaya berpartisipasi dalam pemilu.
Pengumuman hasil pemilu itu sendiri masih bisa berubah sebelum mendapat pengesahan dari Pengadilan Tinggi Irak, sementara pembentukan pemerintahan baru di Irak perkirakan masih akan menelan waktu beberapa bulan. Selain itu, presiden dan ketua parlemen juga harus dipilih.
Sesuai perjanjian de facto antarkelompok di Irak, perdana menteri akan dipilih dari kalangan Arab Syiah, presiden dari kalangan Kurdi, dan ketua parlemen dari kalangan Arab Sunni.
Menurut laporan resmi Komisi Pemilu Irak, pemilu 30 April lalu diikuti oleh 62 persen dari total 22 juta warga yang berhak pilih, sedangkan jumlah calon legistlatif mencapai lebih dari 9,000 orang. (mm/presstv/alalam)