TelAviv, LiputanIslam.com – Rezim Zionis Israel menyetujui pembangunan pelabuhan laut di Jalur Gaza tetapi dengan suatu syarat yang jelas-jelas ditolak oleh rakyat dan pejuang Palestina. Bersamaan dengan ini, pejuang Palestina menentang keras gagasan baru Tel Aviv untuk mendatangkan pasukan internasional ke Jalur Gaza.
Portal berita JBC News yang berbasis di Jordania Ahad kemarin (7/9) melaporkan bahwa syarat itu, menurut Meir Sheetrit, anggota parlemen Israel Knesset, ialah perlucutan senjata pejuang Palestina.
Dia melontarkan masalah ini dengan nada sinis dan berbau ancaman.
“Pembangunan pelabuhan laut memerlukan waktu 10 tahun, tapi tentara Israel dapat menghancurkannya hanya dalam tempo satu hari,” katanya.
Para pejuang Palestina sendiri sudah berulangkali menegaskan bahwa dengan alasan dan dalam kondisi apapun mereka tidak mungkin akan menanggalkan senjatanya, kaum Zionis harus angkat kaki dari bumi Palestina dan menyerahkannya kepada penduduk pribumi.
Mereka juga menyatakan bahwa perjuangan melawan kaum penjajah adalah hak mereka yang tak terbantahkan, dan karena itu mereka bertekad untuk terus berjuang hingga tanah Palestina jengkal demi jengkal bebas dari cengkraman Zionis.
Di bagian lain, Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, Ahad kemarin juga menegaskan pihaknya menolak usulan Kementerian Luar Negeri Israel supaya pasukan internasional di tempatkan di Jalur Gaza.
“Hamas akan memperlakukan pasukan ini sebagai pasukan pendudukan baru. Lembaga-lembaga internasional seharusnya berusaha mengakhiri pendudukan dan pencabutan blokade Gaza, dan bukan malah berbicara tentang perlucutan senjata pejuang,” ungkap Ismail Ridwan, salah satu petinggi Hamas, dalam jumpa pers, sebagaimana dilansir situs berita Mesir, al-Yaoum al-Sabea.
“Rezim penjajah al-Quds yang telah gagal meraih ambisinya melalui serangan ke Jalur Gaza kini mencoba mengupayakan ambisinya itu melalui intervensi internasional yang ditolak oleh orang-orang Palestina,” lanjutnya.
Ridwan menuduh Tel Aviv mulai berusaha mencari gara-gara untuk melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati kedua pihak Israel dan Palestina dengan media Mesir. Karena itu dia menilai Mesir harus bertanggungjawab untuk pelaksanaan perjanjian ini dan harus meminta penjelasan kepada Tel Aviv mengenai gagasan pendatangan pasukan internasional tersebut.
Belakangan ini dilaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel dua pekan lalu telah mengajukan sebuah draft kepada kabinet Israel yang berisikan gagasan untuk mendatangkan pasukan asing ke Jalur Gaza dengan misi mengawasi jalannya rekonstruksi dan demiliterisasi kawasan tersebut. Gagasan itu bahkan mencanangkan penyitaan senjata dan barang-barang selundupan di Jalur Gaza dengan tujuan melucuti senjata para pejuang Palestina.
Seperti diketahui, beberapa waktu Israel telah melancarkan serangan ke Gaza selama 51 hari, mengakibatkan sekitar 1,150 warga Palestina gugur dan lebih dari 11,000 lainnya cidera. Agresi militer Israel itu mendapat perlawanan hebat dari para pejuang Palestina dengan menghujani berbagai wilayah Israel dengan roket hingga Rezim Zionis itu bersedia mundur dari Gaza dan terpaksa menerima perjanjian gencatan senjata.
Dalam serangan itu Israel terbukti gagal menyukseskan misi pembasmian para pejuang Palestina dan penghancuran senjata mereka. Hal ini menjadi kemenangan besar bagi Palestina, apalagi tak sedikit tentara Israel yang tewas akibat perlawanan Palestina . (mm)