Damaskus, LiputanIslam.com – Tentara rezim pendudukan Israel mulai membangun enam pangkalan militer di Provinsi Quneitra di Suriah selatan, lima di antaranya berada di dalam zona penyangga yang ditetapkan oleh perjanjian 1974, sedangkan yang lain berada di luarnya.
Segera setelah jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, rezim pendudukan Israel menyerang berbagai posisi strategis bekas tentara Suriah, dan pasukannya bergegas menjamah daerah perbatasan, melanggar hukum internasional dan perjanjian zona penyangga 1974, dengan dalih demi mengatasi kekhawatiran terhadap pemerintahan baru Suriah yang berkedok kelompok-kelompok Islamis.
Tentara pendudukan tidak berhenti melakukan penetrasi ke wilayah Suriah, dan tidak puas dengan penguasaan sebagian besar Provinsi Quneitra pasca Assad, sehingga kekacauan di Damaskus mendorongnya untuk melakukan patroli ke kota Al-Baath tanpa kendaraan militer lapis baja, dan membangun enam pangkalan militer di provinsi tersebut, lima di antaranya berada di dalam zona penyangga, dan sedangkan yang lain di luarnya.
Pasukan pendudukan mulai membangun pangkalan militer di daerah Jubata al-Khashab di pedesaan utara Quneitra (di dalam zona penyangga), dan juga mulai membangun pangkalan kedua di luar zona penyangga di daerah Kodna di selatan Quneitra.
Sumber-sumber sipil mengonfirmasi bahwa beberapa area yang tersisa terdistribusikan ke dua pangkalan di daerah Hadar (di pangkalan Talul al-Hamr di timur laut kota, dan satu lagi di daerah Nafl di barat lautnya), pangkalan kelima di antara desa Al-Hamidiyah dan Al-Hurriya, dan pangkalan keenam di Bendungan Al-Mantara.
Sumber-sumber lokal menyatakan bahwa operasi pembangunan oleh pasukan pendudukan dilakukan di lahan pertanian milik warga, selain lahan umum, dan pohon-pohon dicabut dan tanah diratakan dengan buldoser selama pembangunan.
Pembangunan pangkalan militer juga mengurangi luas wilayah padang rumput karena dianggap sebagai wilayah militer, sementara Pasukan Pengamat Pelepasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDOF) selaku pasukan penjaga perdamaian tak mampu mencegah pembangunan yang dilakukan rezim pendudukan.
Perwakilan Suriah di Dewan Keamanan PBB mengecam pelanggaran kedaulatan wilayah Suriah oleh entitas Zionis tersebut, dan menyerukan diakhirinya serangan, sementara penguasa Suriah Ahmad al-Syara’ alias Abu Muhammad al-Julani sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk menerima pasukan PBB di zona penyangga.
Sebelumnya, surat kabar Israel mengungkap rencana yang bertujuan memperluas pengaruh entitas tersebut secara militer di wilayah Suriah hingga kedalaman 15 kilometer, dan 60 kilometer secara intelijen. (mm/alalam)