Teheran, LiputanIslam.com – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengingatkan Amerika Serikat (AS) soal implementasi undang-undang anti Iran dan pencantuman IRGC dalam daftar organisasi teroris.
Panglima IRGC Mayjen Mohammad Ali Jafari dalam sebuah pertemuan tertutup, Ahad (8/10/2017), mengatakan, “Jika AS jadi mengaktifkan undang-undang sanksi AS terhadap Iran maka AS silakan memindah pasukannya dari kawasan ini sejarak lebih dari 2000 kilometer, yaitu jarak tempuh rudal Iran… Pengaktifan undang-undang saksi AS ini berarti keluarnya AS dari perjanjian nuklir secara sepihak.”
Dia juga menegaskan, “Jika benar kabar tentang kebodohan pemerintah AS menganggap IRGC sebagai organisasi teroris maka IRGC akan memperlakukan tentara AS di dunia, terutama di Timteng, sebagaimana perlakuan terhadap ISIS.”
Jenderal mengingatkan, “Jika AS melontarkan persoalan-persoalan seperti ini dengan tujuan bernegosiasi dengan Iran mengenai isu-isu regional maka mereka salah jalan, sebab Iran ingin menyelesaikan berbagai persoalan regional di tempat lain yang bukan meja perundingan. Tak ada kata negosiasi dalam masalah ini, dan Iran tidak memandang ada pihak lain yang bernegosiasi dengannya… AS menggunakan negosiasi sebagai alat tekan dan agresi, bukan untuk mengajukan solusi.”
Panglima IRGC melanjutkan, “Perlakuan AS terhadap Iran membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak bisa diatur berdasarkan kesepakatan nuklir saja. Karena itu Iran akan menggunakan kebodohan perlakuan Trump terhadap perjanjian nuklir sebagai kesempatan untuk melakukan lompatan dalam proyek-proyek rudal, regional, dan pertahanan konvensional.”
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran “memalukan” dan “terburuk”. Dia sedang mempelajari apakah kesepakatan ini menguntungkan bagi keamanan AS untuk kemudian membuat keputusan paling lambat tanggal 15 Oktober mendatang mengenai konsistensi Iran kepada isi perjanjian. (mm/alalam/rayalyoum)