Teheran, LiputanIslam.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengusulkan pembentukan mata uang regional terpadu untuk mendorong perdagangan, menurut pengumuman kantor kepresidenan Iran pada hari Selasa (28/10).
“Mata uang bersama dapat diadopsi di kawasan ini untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Sayangnya, pihak asing berusaha mencegah terciptanya hubungan baik sedemikian rupa,” ujar Pezeshkian dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tajikistan di Teheran.
Sanksi internasional, terutama yang dijatuhkan oleh AS atas program nuklir Iran, merupakan hambatan utama bagi pertukaran keuangan dan perdagangan Iran dengan negara-negara lain di dunia.
Presiden Iran mengatakan, “Berkat ikatan agama dan budaya yang menyatukan negara-negara di kawasan, kondisi yang kondusif dapat diciptakan untuk komunikasi dan penghapusan hambatan.”
Dia menambahkan, “Namun sayangnya, pihak asing berusaha mencegah munculnya hubungan baik tersebut dan berupaya memicu perpecahan di antara umat Islam dan masyarakat di kawasan dengan berbagai cara. Jika kita bersatu, kita akan kuat, tetapi jika kita terpecah belah, kita akan lemah.”
Pezeshkian menyebut Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO) sebagai jembatan yang menghubungkan negara-negara di kawasan, dan merupakan platform yang berharga untuk dialog, pertukaran keahlian, dan sinergi di semua bidang.
Dia menekankan bahwa kerja sama regional dalam ECO bukan lagi pilihan politik, melainkan kebutuhan yang tak terelakkan untuk mencapai pembangunan, keamanan, dan stabilitas di kawasan.
ECO didirikan pada tahun 1985 atas prakarsa Iran, Pakistan, dan Turki dengan tujuan mempromosikan pertukaran perdagangan. Saat ini, ECO beranggotakan 10 negara, termasuk lima negara Asia Tengah (Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan), di samping Azerbaijan dan Afghanistan, dengan populasi gabungan lebih dari 550 juta jiwa.
Iran, dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa dan terletak di persimpangan Eropa dan Asia, memandang lokasi geografisnya sebagai keunggulan strategis.
Teheran berupaya mengintensifkan kerja sama ekonominya dengan negara-negara tetangga untuk memperluas jalur perdagangannya di tengah ketegangan dengan negara-negara Barat terkait program nuklirnya.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran pada akhir September setelah Prancis, Inggris, dan Jerman mengaktifkan “mekanisme snapback” yang termuat dalam perjanjian nuklir 2015. AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian ini pada tahun 2018. (mm/mehr/irna/aljazeera)