Jenewa, LiputanIslam.com – Iran, Rusia dan Turki sepakat untuk meningkatkan upaya penyelenggaraan sesi pertama Komite Konstitusi Suriah yang disponsori PBB awal tahun depan demi mengupayakan proses perdamaian yang layak untuk meredakan konflik sudah tujuh tahun mendera Suriah.
Hal ini dinyatakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pernyataan bersama yang dia bacakan setelah bertemu dengan sejawatnya dari Iran Mohammad Javad Zarif dan dari Turki dan Mevlut Cavusoglu, serta Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura di Jenewa, Swiss, Selasa (18/12/2018).
Lavrov mengatakan lembaga baru itu “harus diatur oleh rasa kompromi dan keterlibatan yang konstruktif. ”
Dia menilai pertemuan itu sebagai hal yang sangat positif, dan menekankan bahwa Moskow, Teheran, dan Ankara berkomitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Suriah.
Lavrov menambahkan bahwa ketiga negara ini mendukung dimulainya proses politik Suriah untuk penyusunan konstitusi yang inklusif di negara ini.
Dalam pernyataan terpisah, de Mistura mengatakan bahwa “diperlukan upaya lebih banyak” untuk memastikan komite konstitusi yang andal dan seimbang untuk Suriah.
Dia mengaku akan memberi keterangan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai hasil pembicaraan di Jenewa pada hari Rabu, dan di Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.
De Mistura yang akan selesai tugasnya pada 31 Desember mendatang berharap karyanya akan menjadi acuan kerja penggantinya Geir Pedersen agar “fokus pada aspek politik murni” untuk mengakhiri krisis Suriah.
Komite konstitusional Suriah adalah bagian dari perjanjian Sochi, dan mencakup 50 anggota dari pemerintahan Damaskus yang berkuasa, 50 anggota dari kubu oposisi, dan 50 anggota terakhir akan independen dan dipilih oleh PBB.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di halaman Twitter-nya pada Selasa lalu menuliskan, “Kami selalu bersikukuh pada solusi politik yang dipimpin dan dimiliki oleh warga Suriah. Barat sekarang terpaksa menerima ini. Tetapi ia perlu memfasilitasi; tidak mendikte.” (mm/presstv)