Teheran, LiputanIslam.com – Pemerintah Iran mereaksi keras kebijakan imigrasi “Muslim Ban” yang diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyetop sementara waktu pemberian visa kepada warga tujuh negara Muslim, termasuk Iran.
Wakil presiden pertama Iran, Es’haq Jahangiri, menegaskan Tehran akan memberikan reaksi balasan karena instruksi Traump itu “ilegal, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.”
“Kami akan mengambil langkah timbal balik mengenai penerbitan visa bagi warga Amerika yang ingin melakukan perjalanan ke Iran…Kami akan mendukung warga kami di seluruh dunia dengan segala cara yang kami miliki,” kata Jahangiri, Senin (30/1/2017).
Dia juga menegaskan negaranya akan memperkarakan masalah ini ke organisasi-organisasi internasional.
Menurutnya, bangsa Iran “paling beradab” orang di dunia sehingga alih-alih mendukung terorisme, Iran justru korban terorisme serta menjadi satu-satunya bangsa yang teguh berdiri melawan kelompok teroris yang terbentuk dengan dukungan dari AS dan beberapa negara-negara regional untuk menciptakan kekacauan di Timteng.
27 Januari lalu Trump merilis perintah penyetopan visa masuk ke AS selama 90 hari bagi warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, penangguhan masuknya semua pengungsi selama 120 hari, dan larangan masuk secara tanpa batas bagi pengungsi Suriah.
Minggu lalu, Ali Akbar Velayati, penasihat urusan internasional Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengecam perintah tersebut dan menilainya merugikan Washington sendiri.
Dia juga mengatakan Iran bangga dengan fakta bahwa negara ini tidak memerlukan dukungan orang yang “tidak seimbang” seperti Trump.
Kementerian Luar Negeri Iran hari itu juga memanggil Duta Besar Swiss untuk Iran, Giulio Haas, selaku penjaga kepentingan AS di Iran, untuk menyampaikan protes terhadap keputusan Trump.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di akun resmi Twitter-nya menyatakan keputusan Trump itu merupakan hadiah terbesar bagi teroris serta menunjukkan kebohongan klaim bahwa Washington hanya bermasalah dengan pemerintah Iran. (mm/presstv)