Teheran, LiputanIslam.com – Menteri Pertahanan Iran Brigejn Hossein Dehghan menyatakan bahwa pihaknya bersama pihak Rusia akan menandatangani perjanjian penyerahan sistem pertahanan rudal S-300 dalam kunjungannya ke Moskow untuk menghadiri Konferensi Keamanan Internasional 2015, dan sistem itu masuk ke Iran pada tahun ini.
Hal ini dia katakan beberapa saat sebelum bertolak ke Rusia Rabu (15/4) untuk mengikuti konferensi tersebut. Dia menjelaskan bahwa persoalan mengenai sistem S-300 ini sudah mengemuka sejak dimulainya periode pemerintahan Presiden Iran Hassan Rouhani.
Menurut Dehghan, dalam beberapa pertemuan antara Rouhani dan sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin, sempat ada tawaran penggantian S-300 dengan sistem lain, namun Iran bersikukuh pada S-300 sesuai perjanjian yang telah dicapai dengan semua ketentuan yang ada di dalamnya.
Dia menambahkan bahwa sepanjang tahun lalu Rusia terus menindak lanjuti rincian perjanjian, dan sistem itu akan diserahkan kepada Iran paling lambat akhir tahun 2015.
“Persoalan memang sudah harus selesai sebelum keberangkatan saya ke Rusia untuk mengikuti Konferensi Keamanan Internasional Moskow 2015,” katanya, seperti dikutip Alalam.
Dia menambahkan, “Pihak Rusia telah meninjau masalah ini dengan serius, menunjukkan hasrat untuk memperbaikinya, dan kami akan menandatangani perjanjian serah terima di sela-sela lawatan ini.”
Dia mengatakan perjanjian ini sedemikian penting sehingga Amerika Serikat dan Israel segera berteriak menentang perjanjian ini, dan sejak awal keduanya memang gencar menentangnya.
Menteri Pertahanan Iran berkunjung ke Moskow untuk memenuhi undangan sejawatnya di Rusia, Sergey Shoygu.
Kremlin Senin lalu (13/4) mengumumkan bahwa Vladimir Putin telah meneken keputusan pencabutan larangan penjualan S-300 kepada Iran. Hal ini tak pelak membangkitkan reaksi kecaman dari para pejabat rezim Zionis Israel. Mereka menganggap perkembangan ini sebagai dampak langsung dari perjanjian awal nuklir Iran dan enam negara yang tergabung dalam P5+1, yaitu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman. (mm)