Irak Apresiasi Sikap Al-Azhar Soal Referendum Kurdistan
Kantor bidang media Perdana Menteri Irak Haider Abadi dalam statemennya, Senin (2/10/2017), menyatakan, “Kami memperbarui pendirian tegas dan solid kami dengan menolak referendum inkonstitusional dan ilegal di wilayah Kurdistan, dan mengambil tindakan-tindakan konstitusional dan legal untuk menjaga persatuan negara dan kemaslahatan warga Arab, Kurdi, dan ras-ras lain.”
Kantor ini juga menghargai “sikap (al-Azhar) ini dan pihak-pihak internasional lainnya yang mendukung kesatuan Irak serta bangsa dan semua komponennya.”
Sebelumnya, al-Azhar telah menegaskan penolakannya terhadap “seruan pemecah belahan yang terjadi di berbagai kawasan utara Repulik Irak, dan ajakan yang terus bertambah untuk pemisahan kawasan ini dari Irak.”
Al-Azhar menambahkan bahwa pihaknya “sangat bersikukuh pada kesatuan Irak dan menekankan bahwa seruan disintegrasi dan apa yang telah dilakukan dalam referendum merupakan sesuatu yang mendapat penolakan internasional, terutama Arab.”
Al-Azhar mengingatkan bahwa seruan demikian “akan menjurus pada bertambahnya perpecahan umat Arab dan Islam sehingga dapat mewujudkan rencana-rencana imperalis untuk memecah belah negara-negara mereka berdasarkan sektarianisme dan rasisme.” (mm/rt)