Beriut, LiputanIslam.com – Hizbullah menilai pemerintahan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam telah melakukan “kesalahan besar” mengambil keputusan untuk melucuti senjata perlawanan Lebanon, sehingga melemahkan kemampuan dan posisinya dalam menghadapi kontinyuitas agresi Israel-AS.
“Keputusan ini jelas melanggar konstitusi Lebanon dan pernyataan menteri pemerintah, yang dinyatakan dalam paragraf kelima: ‘Pemerintah berkomitmen, sesuai dengan Dokumen Kesepakatan Nasional yang diadopsi di Taif, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna membebaskan seluruh wilayah Lebanon dari pendudukan Israel, memperluas kedaulatan negara atas seluruh wilayahnya secara eksklusif dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dan mengerahkan tentara Lebanon di wilayah perbatasan Lebanon yang diakui secara internasional,'” ungkap Hizbullah dalam sebuah pernyataan, Rabu (6/8).
Hizbullah menjelaskan, “Senjata kubu perlawanan adalah bagian dari kekuatan Lebanon, dan ini merupakan langkah yang diperlukan. Berusaha meningkatkan kekuatan Lebanon dengan mempersenjatai dan memperkuat tentaranya agar mampu mengusir musuh Israel dari wilayah negara, membebaskannya, dan melindunginya merupakan tindakan urgen.”
Hizbullah menilai keputusan pemerintah sebagai kepatuhan kepada perintah utusan khusus AS, sepenuhnya melayani kepentingan Israel dan membuat Lebanon menjadi tanpa pencegahan apa pun sehingga rentan terhadap Israel.
“ Apa yang diputuskan pemerintah merupakan bagian dari strategi penyerahan diri dan pelanggaran nyata terhadap dasar-dasar kedaulatan Lebanon… Keputusan ini merongrong kedaulatan Lebanon dan memberi Israel kebebasan untuk melancangi keamanan, geografi, politik, dan masa depannya. Karena itu, kami memperlakukan keputusan ini seolah tidak pernah ada,” tegas Hizbullah.(mm/alalam/almayadeen)