GazaCity, LiputanIslam.com – Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menanggapi lima syarat yang diajukan oleh utusan Komisi Internasional Perdamaian Timteng untuk perbaikan situasi Gaza.
Sebagaimana dilaporkan situs berita al-Risalah, Rabu (18/2/2015), anggota senior Hamas Mousa Abu Marzook mengatakan bahwa Utusan Komisi Internasional Perdamaian Timteng Tony Blair dalam kunjungan ke Gaza awal pekan ini telah mengajukan lima syarat untuk rekonstruksi Gaza dan perbaikan kesejahteraan hidup penduduk di kawasan ini.
“Blair meminta Hamas menerima rekonsiliasi Palestina, mengakui perbatasan Palestina tahun 1967, membuktikan bahwa Hamas bukan gerakan berskala regional (Timteng), menerima prakarsa ‘dua negara’ sebagai solusi final Palestina, dan membuktikan kepada Mesir bahwa Hamas tidak terlibat dalam serangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan Sinai,” papar Abu Marzook.
Menanggapi lima syarat itu dia mengatakan, “Rekonsiliasi Palestina sudah dilakukan, tapi entah apakah memuaskan atau tidak. Kami sejalan dengan implementasi semua pasal kesepakatan yang telah kami tandatangani bersama gerakan Fatah. Mengenai negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967, persoalan yang ada bukan berasal dari pihak kami, melainkan dari pihak Israel. Blair seharusnya berbicara kepada Israel supaya mengakui negara Palestina dengan al-Quds (Baitul Maqdis/Jerussalem) sebagai ibu kotanya. Apakah Israel akan bersedia melepaskan komplek-komplek permukimannya dan mundur dari berbagai wilayah Tepi Barat?”
Dia menambahkan, “Mengenai apakah Hamas adalah gerakan Palestina semata atau bukan, yang dimaksud Blair adalah organisasi Ikhwanul Muslimin. Kami yakin masalah ini lebih merupakan dalih daripada realitas, sebab setiap gerakan politik Islam jelas didirikan oleh para pemimpin setempat dan di gelanggang politiknya sendiri… Hamas adalah komunitas perlawanan Palestina dan tidak berbuat apapun di luar Palestina.”
Mengenai prakarsa ‘dua pemerintahan’, Abu Marzook menegaskan, “Hamas tidak akan bersedia meneken berkas yang merampas hak dan aspirasi bangsa Palestina… Hamas tidak akan mengakui Israel, namun sekedar untuk solusi sementara bagi konflik Palestina-Israel, kami sepakat mengakui Palestina dengan perbatasan 1967.”
Di bagian akhir, mengenai kecurigaan terhadap sepak terjang Hamas di Mesir dia mengatakan, “Mesir bagi kami bukan sebatas sebuah negara. Keamanan dan ketentraman Mesir menguntungkan Palestina, dan kuatnya Mesir akan menguatkan bangsa Palestina. Tidak ada pihak Arab lain seperti kami, khususnya penduduk Gaza, dalam memandang Mesir. Atas dasar ini, Gaza tidak mungkin menjadi pelaku aksi yang merugikan atau mengusik Mesir.” (mm)