Tunis, LiputanIslam.com – Ketua Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas, Khaled Meshaal, mengatakan orang-orang Palestina tidak memerlukan penengah dalam upaya menggalang rekonsiliasi nasional karena hubungan antarfaksi Palestina masih terjalin dan tidak terputus.
“Kami bukan dalam kondisi putus hubungan antarfaksi sehingga harus bicara soal mediasi untuk menyempurnakan proses rekonsiliasi,” ungkap Meshaal dalam jumpa pers usai pertemuannya dengan Presiden Tunisia Muhammad al-Munsif al-Marzuqi di Tunis, ibu kota Tunisia, Jumat (12/9), sebagaimana dilansir beberapa media Timur Tengah, termasuk Dunya al-Watan dan el-Nashra.
Dia menegaskan pihaknya menyambut baik segala bentuk upaya penggalangan persatuan dan rekonsiliasi bangsa Palestina yang menurutnya sudah berjalan dan terus berproses.
Mengenai perundingan langsung dengan Israel dia mengatakan, “Sikap Hamas sudah sepenuhnya jelas. Perundingan langsung dengan Rezim Zionis sama sekali tidak ada dalam agenda kami. Kalaupun terpaksa harus ada perundingan maka dilakukan secara tidak langsung, dan ini sudah menjadi kebijakan dan pendirian teguh Hamas.”
Mengenai misi kunjungannya ke Tunisia dia menjelaskan, “Kunjungan ini bertujuan mendiskusikan dan mempelajari langkah-langkah paca Perang Gaza serta mempelajari jalur-jalur pengiriman bantuan segera kepada penduduk Gaza, penempatan mereka di tempat tinggal serta pembangunan dan rekonstruksi kerusakan di Gaza, sebab musuh telah melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap penduduk Gaza dan telah menimpakan kerusakan yang sangat besar di kawasan ini.”
Meshaal mengingatkan bahwa sudah menjadi kewajiban masyarakat internasional membantu rekonstruksi prasarana di Gaza, termasuk rumah sakit dan instalasi pembangkit listrik, demi mengakhiri penderitaan dan problematika rakyat Palestina.
Menurutnya, konferensi internasional mengenai rekonstruksi Gaza akan diselenggarakan di Kairo pada 12 Oktober mendatang. Dia menyatakan Hamas menyambut baik setiap upaya membangun kembali Gaza yang hancur, dan Hamas sangat berharap semua upaya dalam rangka ini ditempuh sesegera mungkin.
Ketua Biro Politik Hamas menepis pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengenai adanya pemerintahan bayangan di bawah kendali Hamas di Jalur Gaza.
“Hal yang mengemuka di sana adalah pemerintahan rekonsiliasi nasional, sedangkan pemerintahan bayangan sama sekali tidak ada,” katanya.
Menurutnya, hal itu terbukti dari kenyataan bahwa di tengah kevakuman pemerintahan di Jalur Gaza semua kementerian yang ada tetap berjalan dan beroperasi secara normal. (mm)