Hamas Resmi Tolak Pemerintahan Rekonsiliasi Tanpa Kementerian Urusan Tawanan
Gaza, LiputanIslam.com – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, resmi menolak pemerintahan rekonsiliasi Palestina tanpa kementerian urusan tawanan. Juru Bicara Hamas, Sami Abu Zahra, dalam siaran persnya Minggu kemarin (1/5) menegaskan pihaknya sudah memutuskan keharusan adanya kementerian urusan tawanan dalam pemerintahan rekonsiliasi yang akan diumumkan.
Dia juga menyebutkan bahwa sikap final Hamas itu sudah disampaikan secara resmi kepada gerakan Fatah. Sejauh ini masih belum ada komentar dari Fatah mengenai pendirian Hamas tersebut.
Anggota Biro Politik Hamas Khalil al-Hilyah dalam keterangan pers Minggu sore mengatakan bahwa pengumuman pembentukan pemerintahan rekonsialiasi dapat tertunda akibat kebersikukuhan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menggantikan kementerian urusan tawanan dalam pemerintahan ini dengan sebuah komisi independen yang berada di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Sehari sebelumnya, penanggung jawab urusan rekonsialiasi Fatah menyatakan bahwa Presiden Mahmoud Abbas akan mengumumkan pembentukan pemerintahan rekonsialiasi Palestina pada Senin siang (2/5).
Presiden Mahmoud Abbas sebelumnya memang mencanangkan peniadaan kementerian yang diperselisihkan itu. Sebagai gantinya, dia mengusulkan pembentukan komisi independen yang bernaung di bawah PLO. Hamas menolak sikap itu dengan alasan demi “kredibilitas nasional dan perjuangan”. Akibatnya, pembentukan pemerintahan rekonsialisi Palestina yang semestinya diumumkan hari ini menjadi tertunda.
Beberapa hal penting sudah disepakati oleh Fatah dan Hamas, yaitu penunjukan kepala pemerintahan Tepi Barat, Rami Hamdallah, sebagai presiden pemerintahan rekonsiliasi, penyelenggaraan pemilu enam bulan pasca pembentukan pemerintahan, dan implementasi kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan yang telah ditandatangani di Gaza tanggal 23 April lalu. (mm/raialyoum)
