NewYork, LiputanIslam.com – Draf resolusi mengenai penghentian pendudukan Palestina dan mekanisme perdamaian dengan Israel telah diserahkan secara kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Utusan Palestina di PBB Riyadh Mansour saat memberitakan penyerahan itu mengatakan bahwa pihaknya masih membuka jalan bagi kontinyuitas perundingan untuk memperbaiki isi draf resolusi yang telah diserahkan Jordania selaku wakil Palestina dan negara Arab anggota Dewan Keamanan PBB tersebut.
“Kami telah mengajukan draf resolusi ini untuk disahkan, tapi ini bukan berarti menutup pintu kontinyuitas perundingan bagi para mitra kami, termasuk Eropa dan Amerika Serikat (AS),” katanya, Rabu (17/12), sebagaimana dikutip AFP.
Dia menjelaskan bahwa resolusi ini harus menjelaskan dasar-dasar untuk mencapai kesepakatan final dengan Israel, berdasarkan tenggat waktu yang jelas bagi penghentian pendudukan Israel, dan menjadi mekanisme bagi penyelenggaraan konferensi internasional yang melibatkan negara-negara Arab.
“Kami masih melanjutkani perundingan dengan semua mitra kami, termasuk AS, jika mereka berhasrat dalam masalah ini, supaya bahkan melakukan tindakan di Dewan Keamanan yang sekiranya dapat membuka jalan perdamaian,” tuturnya.
Draf resolusi ini sebenarnya bisa segera divoting dalam 24 jam sejak draf itu diserahkan, namun tampaknya kecil kemungkinan voting akan segera dilakukan. Sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian diplomat, pembicaraan dan penggodokan materi draf itu bisa jadi masih akan menelan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu.
Draf resolusi yang didukung negara-negara Arab itu menetapkan bulan November 2016 sebagai batas akhir tenggat waktu penarikan pasukan Israel dari semua wilayah pendudukan Palestina tahun 1967.
Menteri Luar Negeri Palestina kepada Suara Palestina mengatakan bahwa setelah draf itu diserahkan bisa jadi perundingan masih akan berlanjut mengenai materi draf.
“Telah diinformasikan kepada kami bahwa Perancis telah bersepakat dengan AS, Inggris dan Jordania mengenai kontinyuitas perundingan tentang resolusi ini dengan tujuan mendapat suara sebanyak mungkin dalam voting dan demi mencegah penjatuhan veto AS,” katanya.
Namun demikian, sebelumnya telah tersiar kabar bahwa Menteri Luar Negeri AS John Kerry telah memberitahu para pejabat Palestina bahwa AS akan memveto resolusi dan bahkan juga mengancam akan memboikot Palestina. (mm)