NewYork – Sumber-sumber diplomatik menyatakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai rencana Israel untuk mencaplok Gaza ditunda dari Sabtu (9/8) menjadi Ahad (10/8).
Inggris, Denmark, Prancis, Yunani, dan Slovenia meminta penyelenggaraan pertemuan darurat untuk membahas rencana Israel tersebut, kemudian Rusia, Tiongkok, Somalia, Aljazair, Pakistan, Guyana, Korea Selatan, dan Sierra Leone menyatakan dukungan mereka terhadap pertemuan darurat tersebut, menurut sumber-sumber diplomatik.
Dengan demikian, semua negara di Dewan Keamanan PBB berhak mengadakan pertemuan atau mendukung permintaan tersebut, kecuali Amerika Serikat (AS), yang tidak ingin mengadakan pertemuan tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan setelah Dewan Keamanan Israel menyetujui rencana untuk mencaplok Kota Gaza dan membentuk pemerintahan alternatif di sana.
Wakil Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada hari Jumat mengatakan bahwa ada konsultasi bisnis dengan Dewan Keamanan untuk mengadakan sesi darurat guna mendesak diakhirinya perang genosida Israel di Jalur Gaza.
Dalam konferensi pers di New York, AS, Mansour menyinggung konsultasi yang sedang berlangsung dengan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat guna menghentikan perang Israel di Gaza.
Delegasi Palestina untuk PBB juga menyampaikan pendirian Uni Eropa, Inggris, Jerman, serta sikap negara-negara Arab dan Islam. “Kami berharap dapat memengaruhi cara Israel dicegah memperluas agresinya di Gaza,” ungkapnya.
Pada dini hari Sabtu, pemerintah Israel mengakui rencana bertahap Netanyahu untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya dan mengevakuasi penduduk Gaza dari utara ke selatan.
Rencana tersebut dimulai dengan pendudukan Kota Gaza dengan merelokasi penduduk sekitar satu juta jiwa ke selatan, kemudian pengepungan kota itu dan pelaksanaan operasi invasi di wilayah permukiman, diikuti oleh fase kedua, yang mencakup pendudukan kamp-kamp pengungsi di tengah Jalur Gaza dan penghancuran sebagian besarnya.
Menurut data PBB, 87% wilayah Jalur Gaza saat ini berada di bawah pendudukan Israel atau berada di bawah perintah evakuasi. PBB memperingatkan bahwa setiap ekspansi militer baru akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. (mm/aljazeera)