Aljazair, LiputanIslam.com – Setelah berkuasa selama hampir dua dekade, Abdelaziz Bouteflika akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Aljazair, Selasa (2/4/2019), dan menyerah kepada tekanan gelombang unjuk rasa rakyat setelah pihak tentara menyerah.
Media Aljazair melaporkan Selasa malam bahwa Bouteflika memberi tahu Dewan Konstitusi tentang pengunduran dirinya “mulai hari ini.”
Berita yang disiarkan oleh berbagai media, termasuk televisi nasional dan kantor berita resmi Aljazair, APS, menyebutkan bahwa Bouteflika “secara resmi memberi tahu Ketua Dewan Konstitusi mengenai keputusannya mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden.
Sesuai konstitusi Aljazair, ketua Majelis Nasional, Abdelkader Ben Saleh, 77 tahun, akan berfungsi sebagai penjabat presiden untuk paling lama 90 hari di mana pemilu presiden akan diadakan di sela jangka waktu ini.
Suara klakson mobil segera meriuhkan suasana jalan-jalan ibu kota menyambut pengunduran diri Bouteflika. Muncul pula beberapa konsentrasi massa, terutama di Alun-Alun al-Barid di ibu kota, dan banyak demonstran mengibarkan bendera nasional.
Senin lalu Kepresidenan Aljazair mengeluarkan pernyataan bahwa Bouteflika akan mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya pada 28 April dan bahwa ia akan “membuat keputusan penting sesuai ketentuan konstitusi demi memastikan kelangsungan negara ini selama masa transisi yang akan dimulai dari tanggal yang akan diumumkan untuk pengunduran diri “.
Beberapa jam sebelum pengumuman pengunduran diri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Aljazair Letjen Ahmed Kayed Saleh yang merangkap Wakil Menteri Pertahanan dan semula tergolong loyal kepada Bouteflika menyerukan “implementasi segera solusi konstitusional” yang memungkinkan pemakzulan Presiden Bouteflika.
Sejak lebih dari satu bulan rakyat Aljazair turun ke jalan-jalan di seluruh penjuru negeri ini menuntut pengunduran diri Bouteflika.
Bouteflika yang nyaris menghilang dari media sejak 2013 setelah menderita stroke telah berusaha untuk tetap berkuasa sebelum mengajukan usulan demi usulan guna meredakan gelombang unjuk rasa, namun upaya ini sia-sia.
Setelah mengumumkan pengunduran dirinya untuk masa jabatan kelima, dia mengumumkan penundaan pemilu presiden yang dijadwalkan 18 April 2019 dan berjanji untuk menyetujui reformasi yang akan membuka jalan bagi pemilihan presiden yang belum ditentukan tanggalnya.
Tapi massa pengunjuk rasa menolak mentah-mentah usulan ini dan menganggapnya sebagai perpanjangan dari aturan de facto-nya. Unjuk rasa kian intensif hingga akhirnya dia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Dewan Konstitusi. (mm/raialyoum)