Manama, LiputanIslam.com – Penyelenggaraan referendum terus dilakukan oleh para aktivis Bahrain sejak Jumat pagi kemarin (21/11) meskipun beberapa tempat diserang oleh aparat keamanan negara dan warga dihalangi untuk mengikuti referendum yang digalang untuk menciptakan perubahan sistem politik dan menyingkirkan sistem monarki.
Sebagaimana dilansir Alalam, berbagai sumber di Bahrain menyatakan bahwa referendum mendapat sambutan luas dari rakyat, namun banyak tempat pemungutan suara (TPS) diserang oleh aparat keamanan dan penduduk dicegah mendatangi TPS.
Referendum yang digalang kelompok-kelompok oposisi ini diselenggarakan mulai Jumat pagi kemarin dan berlanjut hingga hari ini, Sabtu (22/11).
Upaya mencegah referendum sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu oleh rezim Bahrain. Beberapa aktivis perempuan diringkus.
Para aktivis mengatakan bahwa referendum adalah langkah politik yang sah dan rasional di era kontemporer serta merupakan hak rakyat untuk membangun nasib dan masa depannya sendiri dengan menentukan sistem politiknya. 
Mereka juga menegaskan bahwa referendum dilakukan setelah krisis politik di negara ini terus memuncak dan menimbulkan ketegangan di semua wilayah, apalagi setelah pasukan asing bercokol di negara ini, dan terjadi instabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
Sebelumnya, dewan nasional independen untuk penyelenggaraan referendum menegaskan bahwa mereka akan mengerahkan segenap kemampuan dan fasilitas yang tersedia untuk menampung suara semua penduduk yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Selain di dalam negeri, pemungutan suara juga dilakukan di luar negeri.
Dewan ini memastikan bahwa semua fasilitas dan tempat pemungutan suara sudah disiapkan untuk menampung 250,000 suara warga yang berhak memberikan suara. Warga yang berkewarganegaraan ganda dinyatakan tidak berhak mengikuti referendum.
Referendum memungut suara antara “ya” dan “tidak” untuk pertanyaan; “Apakah Anda mendukung penentuan masa depan Anda sendiri dengan memilih sistem politik baru di Bahrain dengan prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?”
Sekjen Perhimpungan Demokrasi Persatuan Nasional Bahrain, Fadhil Abbas, mengatakan bahwa aparat keamanan Bahrain menyerang beberapa desa untuk menghalangi penyelenggaraan referendum.
“Referendum memberikan pesan tentang kontinyuitas revolusi damai di Bahrain serta seruan kepada pemerintah agar menggunakan alat-alat demokrasi untuk pengambilan suara rakyat berkenaan dengan sistem pemerintahan,” katanya.
Aktivis politik Bahrain Qasim al-Hashimi mengatakan bahwa referendum bahkan sudah sukses sebelum dimulai, “baik diterima ataupun ditolak oleh penguasa.”
“Sejak awal kami sudah mengetahui bahwa rezim Bahrain akan menyerang referendum penentuan masa depan.”
Dia menambahkan bahwa referendum tetap berlangsung dengan pengawasan internasional serta dipantau oleh media walaupun ada larangan dari pemerintah Bahrain.
Sementara itu, laporan lain dari AFP menyebutkan bahwa pemerintah Bahrain menyatakan siap berdialog dengan pihak-pihak oposisi yang memboikot pemilu yang diselenggarakan pemerintah bersamaan dengan hari kedua penyelenggaraan referendum, Sabtu (22/11).
“Pintu dialog dengan oposisi tetap terbuka untuk mencapai kesepakatan,” kata juru bicara rezim Bahrain, Samirah Rajab.
Dia juga mengatakan negaranya siap menjalin hubungan baik dengan Iran.
Pernyataan ini dinilai IRNA sebagai langkah mundur pemerintah Bahrain, apalagi Samirah Rajab sebelumnya pernah menggunakan kata “bahan bakar asing” ketika melontarkan klaim bahwa gejolak politik yang bermula di negara ini sejak tahun 2011 terjadi akibat campur tangan asing. (mm)