Moskow, LiputanIslam.com – Dialog nasional Suriah di Sochi, Rusia, berakhir Selasa (30/1/2018), dan menghasilkan dokumen “pesan para peserta dialog”. Namun, kubu oposisi utama yang memboikoit pertemuan ini menolak kesepakatan yang telah dicapai.
Seperti dirilis Kemlu Rusia, dalam dokumen itu disebutkan, “Kami para peserta konferensi dialog nasional Suriah mengungkapkan keinginan kami berpartisipasi dalam penyelesaian konflik secepat mungkin. Kami semua sudah merasa cukup menderita kekerasan, pertumpahan darah, terorisme, dan kehancuran, yang selama perang telah menghancurkan ribuan rumah, sekolah, rumah sakit, pabrik, dan tempat-tempat kerja serta menimbulkan kerusakan parah pada jalan-jalan, stasiun pembangkit listrik, sanitasi, dan situs-situs penting sejarah dan keagamaan.”
Para peserta konferensi Sochi juga juga menegaskan bahwa mereka “sama-satu bertujuan memulihkan perdamaian dan kesejahteraan bagi negara serta hidup secara rukun dan jauh dari kekerasan dan terorisme dengan segala bentuk dan rupanya.”
Mereka menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga-lembaga peduli kemanusiaan, dan seluruh masyarakat internasional agar berpartisipasi dalam upaya mengatasi dampak perang, memulihkan kemakmuran Suriah dengan mengambil tindakan-tindakan lebih lanjut untuk; menjamin sampainya bantuan kemanusiaan dengan cepat, aman, dan tanpa kendala apapun kepada semua orang yang membutuhkan; memberikan bantuan lebih besar kepada rakyat Suriah dalam bentuk partisipasi dalam pemulihan infrastruktur, termasuk fasilitas sosial dan ekonomi; dan mengatur operasi pembersihan ranjau pada skala yang luas, bersamaan dengan kemajuan proses penyelesaian politik berdasarkan resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB.
Pesan itu menyerukan kepada seluruh negara-negara “sahabat Suriah” agar membantu pemulihan posisi negara ini sebagai anggota yang aktif di tengah masyarakat internasional.
Mereka bersepakat untuk membentuk sebuah komisi untuk mengamandemen konstitusi Suriah.
Staffan de Mistura, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, mengatakan bahwa delegasi pada konferensi dua hari di Sochi telah bersepakat untuk memasukkan pejabat pemerintah dan oposisi ke dalam 150 anggota komisi tersebut.
Dia menjelaskan bahwa kesepakatan akhir mengenai komite tersebut akan dicapai dalam proses diplomatik yang dipimpin PBB di Jenewa berdasarkan Resolusi 2254 yang berfungsi sebagai kerangka transisi politik di Suriah.
Namun mengenai nasib Presiden Bashar Al-Assad yang telah menyebabkan perundingan berjalan alot tidak disebutkan dalam pernyataan akhir.
Kubu Oposisi Utama Menolak
Sayangnya lagi, kelompok oposisi utama Suriah telah memboikot acara perundingan dan menolak kesepakatan tersebut.
Kubu oposisi utama yang bernama Komisi Negosiasi Suriah (SNC) menuduh Assad dan Rusia, sekutu utama Suriah, terus menggunakan kekuatan militer dan tidak menunjukkan minat untuk melakukan negosiasi yang jujur.
“Kami menolak pembentukan komisi konstitusional apapun pada tahap ini,” kata Maya Alrahibi, juru bicara SNC.
Sebagai gantinya, kelompok ini menginginkan pemerintah dan oposisi untuk membentuk badan pengatur transisi terlebih dahulu.
“Selama tahap transisi ini di Suriah, sebuah komisi konstitusional dapat dibentuk yang terdiri dari anggota yang dipilih untuk mewakili semua orang Syria,” katanya. (mm/rt/aljazeera)