NewYork, LiputanIslam.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang untuk meratifikasi resolusi anti gerakan teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Jumat malam (15/8).
Draft resolusi DK PBB yang diajukan oleh Inggris itu berisikan reaksi keras terhadap kebejatan ISIS yang kini telah menguasasi beberapa wilayah Irak dan Suriah.
Para diplomat di markas PBB mengatakan draft itu didukung oleh 15 negara anggota DK PBB setelah sekitar satu minggu didiskusikan, dan untuk keputusan terakhir mereka menggelar sidang lagi pada Jumat malam dimulai pukul 19.00 waktu GMT atau Sabtu pukul 02.00 WIB.
Menurut laporan AFP yang dikutip IRNA, draft itu berisikan beberapa poin sebagai berikut;
- Menyerukan kepada semua anggota ISIS di Irak dan Suriah, demikian pula kepada anggota Front al-Nusra dan kelompok-kelompok eksterimis lainnya yang terafiliasi dengan jaringan teroris al-Qaeda supaya segera meletakkan senjata.
- Mengingatkan kepada segenap pihak terkait bahwa menjalin hubungan dengan ISIS yang mengusai beberapa ladang minyak dapat dikategorikan sebagai dukungan finansial kepada ISIS sehingga bisa dikenai sanksi.
- Akan mendata dan memublikasikan daftar nama para tokoh ISIS serta menerapkan beberapa sanksi terhadap mereka, termasuk pemblokiran dana dan larangan pemberian visa.
- Mendakwa kelompok-kelompok teroris telah melakukan aksi kejahatan terhadap warga sipil di Suriah, eksekusi massal secara ilegal terhadap tentara Irak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan aksi pemerkosan yang semuanya dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Sesuai Pasal 7 Piagam BB, DK PBB dapat menyertai sanksi-sanksi tersebut dengan tindakan militer atau sanksi ekonomi.
DK PBB pekan lalu juga telah mengesahkan resolusi berisikan seruan kepada semua negara supaya membantu upaya pemerintah Irak mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi akibat kekejaman ISIS. Resolusi ini dikeluarkan bersamaan dengan adanya laporan bahwa sebanyak 1,2 juta penduduk Irak terpaksa mengungsi akibat keganasan ISIS.
PBB juga menyatakan dukungannya kepada Perdana Menteri baru Irak, Haider Abadi, serta upayanya untuk membentuk pemerintahan Irak yang mengakomodir semua kelompok dengan harapan dapat membasmi teroris. (mm)