Jenewa, LiputanIslam.com – Bashar Jaafari selaku kepala delegasi pemerintah Suriah dalam perundingan di Jenewa, Swiss, menolak usulan kubu oposisi negara ini mengenai pembentukan pemerintahan transisi setelah dimulainya perundingan inti antara pemerintah dan oposisi.
“Sementara ini tak ada yang namanya masa transisi,” ungkap Jaafari yang juga menjabat sebagai wakil Suriah di PBB, sebagaimana dilansir Reuters.
Dia meminta supaya pihak lawan lebih cermat dalam menggunakan retorika dan jargon-jargonnya.
“Perundingan ini akan diselenggarakan pada saatnya yang tepat, sedangkan di tahap awal sekarang ini yang harus dibicarakan adalah persoalan-persoalan pendahuluan,” katanya.
Menyusul kesepakatan Amerika Serikat dengan Rusia mengenai gencatan senjata dalam perang saudara di Suriah yang telah memasuki tahun ke-6, Wakil PBB urusan Suriah Staffan de Mistura menginginkan supaya perundingan pemerintah Suriah dengan oposisi dimulai lagi.
Sebelum diberlakukan gencatan senjata yang relatif berjalan dengan baik, perundingan ini tertunda karena de Mistura masih mengharapkan dukungan lebih maksimal dari khalayak internasional, khususnya Washington dan Moskow.
Menurut laporan al-Alam, delegasi pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok oposisi sudah memulai perundingan tak langsung Senin (14/3) di Jenewa untuk mengatasi krisis Suriah.
Dua pertemuan terpisah sudah dilakukan oleh de Mistura dengan delegasi masing-masing pihak. Menurut de Mistura, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai jadwal perundingan inti yang akan berlangsung selama dua minggu.
Dia mengatakan bahwa pihak oposisi datang ke Jenewa untuk memulai perundingan mengenai pembentukan pemerintahan transisi, namun Jaafari justru mengatakan tak ada yang namanya masa transisi.
Dalam jumpa pers Minggu (13/3) usai pertemuan dengan de Mistura, Jaafari menegaskan pihaknya tak dapat menerima prasyarat pihak oposisi. Dia juga mengingatkan bahwa perundingan hanya bisa dlakukan oleh sesama pihak Suriah sendiri sehingga tak boleh ada campurangan asing.
Sebelumnya, dalam acara pelepasan delegasi pemerintah Suriah menuju Jenewa, Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem juga sudah memberikan peringatan kepada semua pihak bahwa status Bashar al-Assad sebagai presiden Suriah tak dapat diganggu gugat. Dia menegaskan, “Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah garis merah.” (mm)