Jenewa, LiputanIslam.com – Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta supaya gencatan senjata diterapkan di Yaman demi penyeluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang menjadi korban perang, sementara “delegasi Riyadh”, yakni pihak pemerintah pengasingan Yaman yang didukung Saudi, menyatakan percuma berbicara mengenai gencatan senjata selagi resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2216 tidak diterapkan. Demikian dilaporkan IRNA Selasa (16/6).
Sebelum delegasi Ansarullah (Houthi) dan kelompok mantan presiden Yaman Ali Abdullah Shaleh tiba di Jenewa, Swiss, untuk mengikuti perundingan mengenai penyelesaian krisis Yaman, Ban telah mengadakan pertemuan dengan delegasi pemerintah pengasingan Yaman.
Perundingan itu sendiri dimulai di Jenewa sejak Senin lalu (15/6) atas prakarsa PBB dan berlanjut hingga tiga hari, namun “delegasi Sanaa” yang terdiri atas Ansarullah, kubu Abdullah Shaleh dan Partai Kongres Rakyat tak sempat menghadiri sesi pertama perundingan karena terlambat datang akibat “gangguan dari Arab Saudi”.
Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, pesawat yang membawa delegasi Ansarullah dan kubu Abdullah Shaleh terhenti lama di Djibouti setelah pemerintah Kairo melarang pesawat itu melintas di zona udara Mesir. Disebut-sebut bahwa larangan ini terjadi akibat tekanan dari pemerintah Saudi. Akibatnya, pesawat itu terpaksa mendarat di Djibouti untuk menentukan jalur udara lain untuk melanjut perjalanan menuju Swiss.
Perundingan di Jenewa tampak berjalan alot karena delegasi Sanaa menolak mengakui delegasi Riyadh sebagai representasi pemerintah Yaman yang sah.
Pemimpin Ansarullah Abdel Malik Badruddin al-Houthi dalam pidato televisi Selasa malam menyatakan Saudi tidak memiliki agenda apapun di Yaman kecuali melancarkan serangan berdasarkan keputusan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
“Adanya aliansi kuat antara rezim Saudi dan entitas Israel semakin kentara dalam agresi ini. Segala sesuatu boleh terjadi (di mata Saudi), termasuk pendudukan negara kita dan pembagiannnya antara antara AS, jaringan al-Qaeda, Saudi, dan entitas Israel, ” katanya, seperti dikutip Alalam.
Dia menambahkan bahwa sekarang kubu Saudi memberikan sebutan baru untuk al-Qaeda dan menamainya ‘muqawamah (perlawanan/perjuangan) rakyat’, karena kubu Saudi memiliki sikap tersendiri berkenaan dengan muqawamah Lebanon dan Palestina.
Dia memastikan bahwa agresi Saudi terhadap Yaman dilakukan dengan dorongan dari AS dan Israel, dan pihak yang paling diuntungkan oleh agresi ini adalah rezim Israel, bukan rezim Saudi.
Pihak PBB menilai perundingan di Jenewa berjalan sukses karena setidaknya telah mempertemukan semua kubu yang ada di Yaman, meskipun belum terlihat tanda-tanda perselisihan antardelegasi itu mencair.
Delegasi lembaga Amnesti Internasional dijadwalkan akan bertolak menuju Yaman Rabu (17/6) untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan perang, sementara Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zaid Ra’ad al-Hussain menyatakan prihatian atas tingginya jumlah korban sipil di Yaman akibat serangan udara Saudi dan beberapa negara sekutunya.
“Lebih dari 20 juta jiwa memerlukan bantuan kemanusiaan secepatnya, membutuhkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara bebas, dan embargo bahan pangan, obat-obatan dan bahan bakar harus segera dicabut,” ungkapnya.
Dia menambahkan, “Di Yaman terjadi pelanggaran secara mengerikan terhadap HAM oleh kelompok-kelompok eksrimis di semua kawasan.”
Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran HAM bukanlah penyelesaian, melainlkan justru akan memperparah pelanggaran. (mm)