New York, LiputanIslam.com – Rusia dan Cina kembali memveto resolusi yang didukung negara-negara Barat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membawa Suriah kepada Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) Kamis (22/5). Sebelumnya, kedua negara anggota tetap DK PBB itu juga sudah tiga kali menggunakan hak vetonya terhadap resolusi terkait krisis Suriah.
Dalam draft resolusi yang disusun oleh Perancis itu dinyatakan bahwa kedua belah pihak yang berperang di Suriah sama-sama melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Resolusi itu mengusulkan pengadilan terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan milisi pemberontak di ICC.
13 negara anggota DK PBB lainnya menyetujui resolusi tersebut. Selasa lalu Duta Besar (Dubes) Suriah untuk PBB meminta negara-negara itu menolak resolusi tersebut karena “tendensius” dan “bertujuan merusak kesempatan rakyat Suriah untuk mewujudkan kesepakatan damai bagi krisis Suriah”.
Hal senada juga dikemukakan Dubes Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, Rabu lalu sembari menyebut resolusi gagasan Perancis itu sebagai “aksi publisitas”.
“Kami menilai resolusi yang akan divotingkan ini hanyalah aksi publisitas belaka, dan sayang sekali karena akan berdampak negatif bagi upaya-upaya kolektif untuk menyelesaikan krisis suriah melalui jalur diplomatik,” ungkap Churkin.
Seperti diketahui, sejak Maret 2011 Suriah dilanda aksi pemberontakan, ekstrimisme dan perang yang telah merenggut banyak nyawa. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sejauh ini korban tewas sudah mencapai lebih dari 160,000 orang, sedangkan jutaan lainnya terpaksa mengungsi.
Pemerintah Suriah kesulitan mengendalikan pemberontakan karena milisi pemberontak dan para ekstrimis didukung oleh kekuatan-kekuatan besar Barat dan sejumlah negara sekutu mereka di Timur Tengah, terutama Qatar, Arab Saudi dan Turki. (mm/fna)