Ramallah, LiputanIslam.com – Pihak Kepresidenan Palestina menyatakan bahwa segala prakarsa perdamaian Palestina-Israel akan gagal jika tidak mencanangkan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Al-Quds (Yerusalem) Timur sebagai ibukotanya sesuai ketentuan perbatasan tahun 1967.
Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh dalam statemennya, Rabu (16/1/2019), menegaskan, “Berlanjutnya penyebaran rumor dan berita bocoran tentang apa yang disebut sketsa The Deal of The Century yang dibicarakan oleh pemerintahan AS, selain merupakan kelanjutan upaya menemukan pihak-pihak regional dan internasional yang berseda bekerja sama dengan pasal-pasal prakarsa ini juga merupakan upaya yang gagal dan akan menemui jalan buntu.”
Abu Rudeina mengatakan, “Tema untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi adalah (apa yang disampaikan oleh) kepresidenan Palestina yang menekankan bahwa setiap proposal yang berkaitan dengan proses politik harus didasarkan pada legitimasi internasional dan prinsip solusi dua negara untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.”
Dia menambahkan, “Jalan untuk mencapai perdamaian di wilayah itu jelas, melewati legitimasi Palestina, dan setiap agenda yang bertujuan menggulung harapan dan aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan tidak akan berhasil dan pasti akan berakhir, dan bangsa kita akan menang betapapun besarnya konspirasi dan tantangan bagi perjuangan dan ketetapan-ketetapan Palestina.”
Sebelumnya di hari yang sama, saluran TV Reshet 13 milik Israel menyebutkan bahwa prakarsa damai Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah akan mengusulkan pembentukan negara Palestina dengan kawasan yang mencapai 90 persen wilayah pendudukan Tepi Barat dan dengan al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukotanya, namun pada sebagian kawasannya yang tidak mencakup tempat suci.
Saluran itu melaporkan bahwa orang-orang AS mengatakan kepada satu sumber bahwa prakarsa itu akan mencakup aneksasi Israel atas blok-blok permukiman Yahudi di Tepi Barat, sementara permukiman yang terisolasi akan dikosongkan atau dihentikan pembangunannya.
Israel menyebut Al-Quds sebagai “ibukota abadi dan satu” baginya, meski tidak mendapat pengakuan internasional, sementara pihak Palestina menghendaki Al-Quds Timur, termasuk kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Lama, sebagai ibukota negara masa depan mereka.
Laporan TV Israel itu tidak menyebutkan bagaimana dalam prakarsa itu nasib para pengungsi Palestina, yang merupakan salah satu poin utama pertikaian dalam konflik yang sudah berlangsung sekian dekade, dan tidak pula membahas situasi Jalur Gaza.
Pemerintah AS sendiri menyatakan bahwa prakasa itu baru dapat diumumkan beberapa bulan kemudian, dan meminta semua pihak agar tidak berspekulasi mengenai isinya. (mm/raialyoum)