Baghdad, LiputanIslam.com – Pemerintah Baghdad, Irak, menuding pemerintah otonomi Kurdistan Irak “menyatakan perang” karena di provinsi Kirkuk yang dipersengkatan oleh kedua belah pihak “terdapat milisi Partai Pekerja Kurdi Turki (PKK).”
Dewan Menteri untuk Keamanan Irak pimpinan Perdana Menteri Haider Abadi dalam sebuah statemennya yang dirilis Minggu (15/10/2017) menegaskan bahwa adanya milisi itu merupakan “eskalasi berbahaya” dan “pernyataan perang.”
Dewan ini mengingatkan adanya “unsur-unsur bersenjata di luar sistem keamanan pemerintahan di Kirkuk dan penyusupan pasukan non-pemerintah yang sebagian terafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan Turki”, dan menyebutnya “eskalasi berbahaya yang tak dapat didiamkan dan tak ubahnya dengan pernyataan perang terhadap orang-orang Irak lain dan pasukan pemerintahan federal.”
Dewan ini menambahkan bahwa pasukan Kurdistan Irak “menginginkan Irak terjerumus dalam perang saudara untuk mewujudkan keinginan menyempal dari Irak dan kawasan demi mengadakan suatu negara berbasis ras.”
Menurut dewan ini, pasukan Kurdi juga berusaha melakukan perubahan demografi dan menggiring Irak kepada perang yang menghancurkan karena telah “bertindak lancang” di kawasan yang berada di luar perbatasan yang sah sesuai konstitusi, “mengancam, menindas, dan mengusir” warga non-Kurdi yang tinggal di wilayah yang mayoritas penduduknya justru non-Kurdi serta melarang para pengungsi pulang ke sana.
Dewan ini kemudian menegaskan, “Pemerintah federal dan pasukan militer Irak akan menunaikan kewajibannya membela kedaulatan dan persatuannya sambil bekerjama dengan masyarakat internasional.”
Mengenai para pengungsi tersebut, dewan ini meminta mereka “pulang ke semua wilayah yang dikuasai dengan cara paksa oleh pasukan pemerintah otonomi Kurdistan”, dan “kawasan yang dipersengkatakan akan dikelola oleh pasukan federal dan pasukan setempat dibawah komando pemerintah federal.” (mm/rayalyoum)