Baghdad, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak Haider Abadi meminta Kerajaan Arab Saudi tidak mencampuri urusan internal Irak sebagaimana Irak berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan internal Arab Saudi.
“Irak lebih peduli daripada negara lain kepada rakyatnya, Saudi harus menjauhi campurtangan dalam urusan internal Irak, dan kami berhasrat menjalin hubungan kerjasama dengan Saudi,” katanya, Selasa malam (27/12/2016).
Sebelumnya, Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir menuding pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi sebagai milisi sektarian Syiah yang menindas warga Sunni serta dibeking dan diperintah oleh Iran. Tudingan ini lantas dinyatakan “tak bernilai” oleh Kemlu Irak. (Baca: Kemlu Irak: Pernyataan Menlu Saudi Tentang Relawan Tak Bernilai )
Abadi menegaskan, “Operasi militer anti ISIS di Irak terus berlanjut, kami terlibat perang atrisi melawan ISIS yang sudah kehilangan banyak kemampuannya. Kondisi pasukan kami meyakinkan, dan tak ada pasukan asing yang bertempur di darat, melainkan ada pasukan yang bekerja di bidang logistik dan pelatihan serta pasukan udara koalisi internasional.”
Dia memperkirakan butuh waktu tiga bulan untuk menumpas ISIS.
“Pasukan Irak bergerak maju di Mosul, dan sama sekali tak ada pasukan asing yang ikut bertempur di darat, dan apa yang diisukan itu adalah bohong dan dusta belaka,” katanya.
Abadi juga menyebutkan bahwa pasukan Irak berhasil membendung 900 bom mobil dalam perang pembebasan Mosul yang sudah berjalan dua bulan, dan setiap hari pasukan Irak selalu menimpakan korban tewas di pihak kelompok teroris ISIS.
Pasukan gabungan Irak menggelar operasi militer besar-besaran untuk pembebasan Mosul sejak 17 Oktober lalu.
Al-Hashd al-Shaabi juga terlibat dalam operasi ini, namun tidak ikut masuk ke dalam kota Mosul karena pasukan relawan ini terus menjadi sasaran tuduhan anti Sunni oleh pihak asing, padahal dalam al-Hashd al-Shaabi juga terdapat puluhan ribu anggota yang berasal dari berbagai elemen Sunni.
Menurut data terbaru Kementerian Imigrasi Irak, sebanyak lebih dari 125,000 orang yang sebagian besar adalah penduduk sisi timur Sungai Tigris terpaksa mengungsi untuk menghindari kecamuk perang pembebasan Mosul yang diduduki ISIS sejak 2014. Para pengungsi itu ditempatkan di lokasi-lokasi penampungan yang didirikan oleh pemerintah pusat Irak maupun pemerintah otonomi Kurdi Irak di kawasan timur dan selatan Mosul. (mm/raialyoum)