Baghdad, LiputanIslam.com – Dewan Kabinet Keamanan Nasional Irak mengingatkan Turki bahwa Irak akan mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB jika Turki tidak menarik pasukannya dari provinsi Nineveh, Irak utara, paling lambat 2×24 jam, sementara Menteri Pertahanan Irak Khaled al-Obeidi meminta sejawatnya di Turki supaya memulangkan pasukan Turki tersebut.
Sebagaimana dilansir Alalam, dewan kabinet itu dalam statemen yang dirilis biro informasi Perdana Menteri Irak, Senin (7/12), menyatakan bahwa Turki jelas-jelas melakukan intervensi militer di wilayah Irak dan karena itu Irak berhak menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk menyudahi intervensi tersebut.
Dewan itu juga menegaskan bahwa kedatangan pasukan Turki ke Irak dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemerintah Baghdad sehingga melanggar kedaulatan Irak dan mengusik prinsip kerukunan hidup bertetangga.
Secara terpisah Menteri Pertahanan Irak Khaled al-Obeidi meminta sejawatnya di Turki supaya menarik pasukan Turki yang tersebar di wilayah utara Irak. Dia mengingatkan bahwa kedatangan pasukan Turki tanpa koordinasi dengan pemerintah Irak itu tidak bisa diterima.
Menurut al-Obeidi, Menteri Pertahanan Turki mengatakan bahwa pengerahan pasukan Turki itu diperlukan demi melindungi para penasehat militer Turki yang bertugas melatih pasukan Irak untuk persiapan pembebasan kota Mosul dari tangan pasukan ISIS.
Di pihak lain, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu dalam surat kepada sejawatnya di Irak Haider Abadi menyatakan Ankara tidak berniat mengirim pasukan tambahan ke provinsi Nineveh.
Davutoglu mengatakan kegiatan tersebut merupakan rotasi rutin pasukan serta demi mendukung kamp pasukan Turki yang telah ditetapkan sebelumnya dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Irak.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam wawancara dengan televisi Turki mengatakan Abadi telah berulang kali meminta dukungan aktif Turki melawan ISIS. (mm)