Damaskus, LiputanIslam.com – Pemerintah Suriah mengutuk serangan udara mematikan yang dilancarkan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) terhadap pasukan pro-pemerintah di provinsi Deir Ezzor, Suriah timur.
Kemlu Suriah dua surat terpisah kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan ketua bergilir Dewan Keamanan PBB, Kamis (8/2/2018), menyebut serangan udara itu “kejahatan kemanusiaan” dan menilai AS bertujuan mendirikan “basis ilegal di wilayah Suriah dengan dalih memerangi terorisme.”
Rabu malam sebelumnya militer AS menyatakan pihaknya telah membunuh setidaknya 100 pasukan pro-pemerintah di Suriah dengan dalih demi menangkis serangan terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS di provinsi Deir Ezzor.
“Kami menuntut agar masyarakat internasional … mengutuk pembantaian ini dan menahan koalisi (pimpinan AS) yang bertanggung jawab atas hal itu,” ungkap Kemlu Suriah dalam surat tersebut sembari menuntut pembubaran “koalisi tak sah ini”, seperti dikutip oleh kantor berita resmi Suriah, SANA.
“Tak syak lagi, agresi ini kembali mengungkap fungsi sebenarnya aliansi ini dan peran Washington dalam mendukung kelompok teroris takfiri ISIS, seperti yang terjadi di masa lalu,” lanjut Kemlu Suriah.
Senada dengan ini, Kemhan Rusia dalam statemennya menyatakan bahwa seranganitu “sekali lagi menunjukkan bahwa AS mempertahankan keberadaan ilegalnya di Suriah bukan untuk memerangi ISIS, melainkan untuk merebut dan mempertahankan aset ekonomi Suriah.”
Ketua Komisi Pertahanan parlemen Rusia , Vladimir Shamanov, Kamis, mengatakan bahwa kasus ini sedang dibicarakan di PBB, semenetara Dubes Rusia untuk PBB Vasily Nebeznya menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB menolak kecaman terhadap serangan serangan udara tersebut.
Direktur Eksekutif Observatorium Suriah untuk HAM Rami Abdulrahman mengatakan bahwa korban tewas serangan itu sebagian besar adalah pasukan adat pro-pemerintah Suriah dan terdapat pula beberapa milisi asal Afghanistan, dan serangan ini juga menyebabkan hancurnya beberapa persenjata berat. Sebagian laporan menyebutkan bahwa di antara korban tewas juga terdapat tentara Rusia.
Pada Desember tahun lalu Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa semua pasukan asing, termasuk koalisi pimpinan AS, yang ada di Suriah tanpa izin dari pemerintah Damaskus harus keluar dari Suriah setelah ISIS kalah.
Pasukan koalisi pimpinan AS sejak September 2014 mengaku menjalankan misi serangan udara terhadap ISIS di Suriah tanpa persetujuan pemerintah Damaskus maupun mandat PBB. Pasukan ini berulangkali melancarkan serangan yang menewaskan dan melukai banyak warga sipil tanpa ada hasil yang jelas untuk klaim perangnya terhadap ISIS.
Damaskus sudah beberapa kali menyerukan kepada pasukan AS agar angkat kaki Suriah karena ISIS sudah kalah sejak November 2017. (mm/rayalyoum/presstv)