Ramallah, LiputanIslam.com – Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza mengungkapkan kemarahannya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui kota Al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sebagai ibu kota Israel dan mulai memindah Kedubes AS dari Tel Aviv ke Al-Quds.
Hujan lebat yang mengguyur Al-Quds tidak mengurangi antusias warga Palestina dalam mengungkapkan kemarahan mereka terhadap keputusan yang diambil Trump pada Rabu (6/12/2017) tersebut.
Faksi-faksi pejuang Islam dan nasional Palestina mengumumkan hari ini, Kamis (7/11/2017), sebagai hari aksi mogok umum untuk menandai penolakan mereka terhadap keputusan Trump. Mereka juga menyerukan kepada rakyat Palestina untuk mengikuti unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.
Di Gaza, ribuan orang Palestina menggelar aksi jalan kaki (longmarch) yang diserukan oleh Hamas dan diikuti pula oleh para petinggi faksi ini, termasuk ketua biro politiknya, Ismail Haniyeh, usai shalat Isyak dan hanya beberapa menit setelah Trump mengumumkan keputusannya itu.
Ismail Rizwan, salah satu petinggi Hamas, dalam aksi ini menegaskan, “Kami tidak menerima agresi terhadap Al-Quds yang merupakan ibu kota Palestina untuk selamanya. Keputusan AS merupakan serangan terhadap umat, rakyat, kesucian, dan prinsip kami, dan menyakiti perasaaan umat Arab dan Islam.”
Dia meminta umat Arab dan Islam “serius bertindak untuk menggagalkan keputusan zalim AS, memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan AS, serta memboikot Kedubes AS dan mengusir para dubesnya.”
Lampu-lampu halaman Masjid Al-Aqsa di Al-Quds dimatikan, sebagaimana lampu-lampu pohon Natal di Betlehem, Tepi Barat, juga dimatikan bersamaan dengan keputusan Trump pada Rabu malam.
“Keputusan AS ini tidak adil, ilegal dan menyalahi hak bangsa Palestina. Ini merupakan hari duka, dan kami menandainya dengan mematikan lampu-lampu yang menghiasi pohon natal di halaman Gereja Nativity, tempat kelahiran Al-Masih, ” ungkap walikota Betlehem, Anton Salman.
Di beberapa kota di Yordania dan Lebanon malam itu juga sudah terjadi unjuk rasa anti keputusan Trump.
Kongres AS pada tahun 1995 mengesahkan undang-undang untuk pemindahan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds, namun presiden demi presiden negara ini selalu memutuskan penundaan pemindahan itu selama enam bulan demi menjaga kepentingan AS, dan baru sekarang presiden AS menghentikan penundaan setiap setengah tahun sekali itu.
Israel menduduki Al-Quds Timur pada tahun 1967, dan pada tahun 1980 negara Zionis ini menggabungkan Al-Quds Timur dengan Al-Quds Barat yang diduduki pada tahun 1948 sembari menyatakan bahwa kota suci ini merupakan ibu kota bagi Israel untuk selamanya, namun pernyataan ini tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Pihak Palestina bersikukuh pada pendiriannya bahwa Al-Quds merupakan ibu kota bagi negara Palestina mendatang sesuai keputusan-keputusan masyarakat internasional. (mm/rayalyoum)