Sanaa, LiputanIslam.com – Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman menanggapi pernyataan Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MBS) mengenai Yaman.
Abdul Malik Al-Ajri, anggota tim perundingan pemerintahan Keselamatan Nasional Yaman yang berafiliasi dengan Ansarullah, di halaman Twitter-nya, Selasa malam (27/4), menyatakan;
“Mohammad bin Salman mengatakan bahwa tak ada satupun negara menerima keberadaan milisi bersenjata di perbatasannya. Ini perkataan yang bagus. Tapi (demikian pula) sebaliknya, tak ada satupun negara menerima keberadaan militer asing di wilayahnya,” cuit Al-Ajri.
Dia menambahkan, “Sedangkan mengenai perbatasan, diatur oleh perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara. Perimbangan ini merupakan peluang yang paling relevan untuk membangun perdamaian dengan Kerajaan (Saudi) dan menciptakan stabilitas di Yaman.”
Dalam wawancara panjang lebar yang disiarkan oleh berbagai media resmi Saudi pada Selasa malam (27/4) MBS mengajak Ansarullah duduk bersama di meja perundingan, namun sembari mengatakan, “Saudi ataupun negara manapun tidak akan memperkenankan keberadaan milisi di dekat perbatasannya.”
Dia juga mengatakan, “Tak syak lagi bahwa Houthi menjalin hubungan erat dengan Iran, dan apa yang mereka lakukan di Yaman adalah kudeta ilegal.”
Dua bulan lalu, yaitu di akhir-akhir tahun keenam agresi militer Saudi dan sekutunya di Yaman, Riyadh mengajukan usulan yang disebutnya bertujuan mewujudkan perdamaian di Yaman.
Di pihak lain, Ansarullah menyebut usulan itu tidak realistis dan hanya mengulang apa yang menjadi ambisi agresor. Ansarullah menegaskan bahwa penghentian agresi dan blokade terhadap Yaman adala h langkah awal yang harus ditempuh untuk pengadaan gencatan senjata di negara jiran Saudi ini.
Saudi berbicara soal perdamaian setelah gagal mencapai semua tujuannya dalam memerangi Ansarullah sejak Maret 2015. Karena itu, Ansarullah menilai Saudi masih bermaksud meraih tujuan yang sama, tapi melalui usulan yang hendak ia paksakan setelah sepak terjangnya melalui cara militer sia-sia. (mm/fna)