Sanaa, LiputanIslam.com – Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman menegaskan bahwa gencatan senjata yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperang merupakan kemenangan bagi bangsa negara ini karena akan menghentikan serangan Saudi di kota strategis Hudaydah.
Kepala tim perundingan Ansarullah Mohammed Abdulsalam mengatakan hal tersebut dalam wawancara dengan TV Al-Masirah, Jumat (14/12/2018), tak lama setelah pihak-pihak yang berseteru mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah perundingan yang disponsori PBB berlangsung beberapa hari di Swedia.
Berdasarkan kesepakatan itu, “otoritas lokal yang ada akan secara resmi bertanggung jawab mengendalikan kota itu dan membangun keamanan di bawah pengawasan PBB,” kata Abdulsalam.
Delegasi Ansrullah dan pemerintah yang didukung Saudi setuju bahwa PBB akan memainkan “peran utama” di Hudaydah yang saat ini dikendalikan oleh Ansarullah.
Mereka juga menyetujui pembukaan kembali bandara Sanaa yang ditutup tahun lalu setelah kerap menjadi sasaran serangan udara Arab Saudi.
Di pihak lain yang didukung Saudi dan mewakili mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi dalam pembicaraan di Stockholm pada hari yang sama mengatakan bahwa Ansarullah harus menyerahkan pelabuhan Hudaydah.
Namun, Abdulsalam menepis keras usulan tersebut dan menegaskan bahwa Hudaydah harus dipisahkan dari konflik militer, dan bahwa pemerintah harus dibentuk terlebih dahulu sebelum semua pihak dilucuti.
Pasukan loyalis Hadi dan tentara bayaran Saudi akhirnya bersedia berunding dengan Ansarullah setelah mereka operasi militer mereka secara besar-besaran untuk merebut kota dan pelabuhan Hudaydah gagal.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengerahkan sekira 10.000 pasukan ke kawasan pesisir barat Yaman setelah serangan demi serangan mereka untuk merebut Hudaydah kandas dilawan oleh Ansarullah dan sekutunya.
Ansarullah menilai gencatan senjata itu sebagai kekalahan bagi Saudi karena menghentikan agresi, memungkinkan pasukan lokal yang telah menggagalkan serangan Saudi bertanggung jawab atas Hudaydah, dan memungkinkan Yaman untuk dapat kembali mengakses makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lain.
PBB mencatat sekira 14 juta orang terancam kelaparan sejak Saudi dan sekutunya mulai menginvasi Yaman pada 2015. (mm/presstv)