Sanaa, LiputanIslam.com – Pasukan komite Rakyat yang terafiliasi dengan gerakan Ansarullah atau kelompok al-Houthi menguasai pangkalan pasukan khusus Yaman di bagian barat Sanaa, ibu kota Yaman, setelah terlibat pertempuran sengit. Bersamaan dengan ini Amerika Serikat (AS) menuduh Iran campur tangan di balik bubarnya pemerintahan Yaman, sementara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar voting untuk memperpanjang sanksi berkenaan dengan gejolak Yaman berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB.
Sebagaimana dilaporkan al-Mayadeen Rabu (25/2/2015), pasukan Komite Rakyat Yaman menguasai pangkalan milter al-Sabahah milik pasukan khusus Yaman setelah terlibat kontak senjata sengit yang menjatuhkan beberapa korban tewas dan luka di gerbang barat Sanaa, ibu kota Yaman.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan bahwa tergulingnya pemerintahan Yaman dan jatuhnya negara ini ke tangan Ansarullah tidak lepas dari dukungan Iran kepada Ansarullah. Namun demikian, lanjut Kerry, Iran terkejut menyaksikan perkembangan situasi Yaman sehingga berharap terjadi dialog untuk membebaskan Yaman dari krisis.
Bersamaan dengan ini, DK PBB telah menggelar voting untuk memperpanjang sanksi berdasarkan pasal 7 Piagam PBB serta menegaskan keharusan adanya peralihan kekuasaan secara damai di Yaman. Sanksi itu ditujukan terhadap mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan dua orang pemimpin gerakan Ansarullah.
Sebelumnya, Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi yang kabur ke kota Aden, Yaman, mengirim surat kepada parlemen Yaman secara resmi menyatakan mencabut permohonan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan. Dia menuduh Ansarullah telah menduduki Sanaa dan mengabaikan rambu-rambu konstitusi dan politik.
Di pihak lain, Komisi Tinggi Revolusi Yaman merilis statemen menyatakan bahwa Mansur Hadi harus dibawa ke mahkamah dan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai presiden.
“Tindakan-tindakannya telah mencelakakan rakyat, keamanan, stabilitas dan ekonomi Yaman,” ungkap komisi tersebut. (mm)