Baghdad, LiputanIslam.com – “Aliansi Negara Undang-Undang” pimpinan Wakil Presiden Irak, Nouri al-Maliki, mendesak PBB agar menyelidiki kasus dukungan Amerika Serikat (AS) kepada kelompok teroris ISIS pada tahun 2014.
Dalam statemen yang dirilis biro media al-Maliki, Selasa (3/7/2018), aliansi ini menyatakan bahwa pernyataan Mantan Dubes AS untuk Irak Christopher Robert Hill mengenai peranan Washington dalam pendudukan ISIS atas kota-kota Irak pada tahun 2014 merupakan “campur tangan langsung” terhadap urusan internal Irak.
“Kami tidak heran terhadap apa yang dikatakan oleh Mantan Dubes AS untuk Irak Christopher Hill dalam artikel yang dilansir belakangan ini di laman Project Syndicat mengenai besarnya dukungan pemerintahan AS sebelumnya untuk mengacaukan keamanan dan stabilitas Irak dan menjatuhkan berbagai kota ke tangan geng-geng teroris ISIS pada tahun 2014 dengan tujuan menjatuhkan pemerintah Irak dan Perdana Menteri Nouri al-Maliki,” bunyi statemen itu.
Statemen itu menjelaskan, “Pernyataan Hill yang notabene campurtangan langsung dalam urusan negara lain itu merupakan preseden berbahaya dalam sejarah hubungan antarnegara, terjadi bukan secara spontan melainkan menyingkap sejauhmana keterusikan pemerintahan mantan presiden AS Barack Obama oleh pola pemerintahan nasional yang kuat dan solid pemerintahan al-Maliki, terutama terkait dengan keluarnya pasukan asing dari Irak dan konsistensinya yang teguh untuk tidak terjebak dalam permaian konflik antarporos di Suriah dan kawasan.”
Kantor al-Maliki menyatakan bahwa AS gagal dalam mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan dari al-Maliki, dan ini menjadi sebab mengapa AS tidak konsisten terhadap janjinya kepada Irak, terutama mengenai suplai alusista kepada tentara Irak, serta menolak serangan terhadap kamp-kamp militer ISIS di kawasan al-Jazirah dan sepanjang perbatasan Irak-Suriah ketika Irak tidak memiliki jet tempur.
Di bagian akhir statemen itu menegaskan, “Atas dasar ini kami meminta PBB dan masyarakat internasional agar mengambil sikap tegas terhadap hal itu dan jangan sampai masalah ini berlalu begitu saja dalam keadaan terhormat. Harus pula dibuka penyelidikan serius untuk mengungkap berbagai dimensi perencanaan yang telah menyebabkan jatuhnya berbagai kota Irak ke tangan organisasi teroris ISIS dan untuk meminta pertanggungjawaban AS atas darah, kehancuran, dan kerusakan yang terjadi di Irak.”
Seperti diketahui, pada 10 Juli 2014 ISIS telah menguasai beberapa kota di Irak, terutama Mosul, kota kedua terbesar di Irak. Namun, tentara dan pasukan keamanan Irak yang didukung milisi Kurdi Peshmerga, relawan al-Hashd al-Shaabi, dan kelompok-kelompok pasukan adat berhasil merebut kembali kota itu hingga akhirnya Perdana Menteri Irak Haeder Abadi pada 12 November 2018 mengumumkan bahwa Negeri 1001 Malam ini secara militer telah berhasil menumpas kelompok teroris beraliran Salafi/Wahhabi tersebut. (mm/alsumarianews)