Khartoum, LiputanIslam.com – Para pengunjuk rasa di Sudan bertekad untuk melanjutkan kampanye reformasi demokrasi mereka, hanya selang beberapa jam setelah pihak militer negara ini pada Kamis (11/4/2019) mengumumkan bahwa pemerintahan presiden Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun akan digantikan oleh dewan transisi yang dipimpin oleh militer.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di TV pemerintah, menteri pertahanan Sudan Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf mengatakan al-Bashir telah ditangkap, dan tentara akan mengambil alih selama dua tahun, setelah pemilihan umum yang telah dijadwalkan.
Perwira tinggi angkatan darat itu menjelaskan bahwa para tahanan politik akan dibebaskan, tapi keadaan darurat akan berlanjut selama tiga bulan, jam malam dari pukul 22:00 hingga 04:00 waktu setempat akan diberlakukan setidaknya selama sebulan, dan semua pelabuhan akan tetap ditutup selama 24 jam.
Pengambilalihan militer terjadi setelah sejak beberapa bulan lalu terjadi gelombang protes yang meningkat pada akhir pekan lalu ketika ribuan demonstran memulai aksi duduk di luar komplek kementerian pertahanan di pusat kota Khartoum.
Penggulingan al-Bashir semula disambut gembira oleh massa di jalan-jalan Khartoum, tapi sukkacita itu kemudian segera berubah menjadi kemarahan ketika ada kejelasan mengenai rincian pemerintahan baru.
Penolakan para pengunjuk rasa terhadap penguasa baru menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pertumpahan darah jika militer memutuskan untuk bertindak tegas.
Keputusan militer untuk memberlakukan jam malam pada Kamis malam menjadi tantangan paling cepat bagi para aktivis pro-demokrasi, dan secara tidak langsung memerintahkan pembubaran konsentrasi ribuan orang yang telah menduduki persimpangan jalan di pusat Khartoum selama lima hari.
Aksi protes di Sudan terjadi sejak 19 Desember 2018 di kota Atbara timur setelah pemerintah mengambil keputusan untuk melipatgandakan harga roti. Aksi ini kemudian dengan cepat berkembang menjadi gelombang demonstrasi nasional melawan pemerintahan al-Bashir.
Upaya pasukan keamanan untuk membubarkan aksi duduk di Khartoum telah menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk lima tentara, dan melukai lebih dari 150 orang. (mm/theguardian)