Ramallah, LiputanIslam.com – Sebanyak 5,000 tawanan Palestina di penjara-penjara Israel memulai aksi mogok makan sejak Kamis (8/5/2014) sebagai bentuk solidaritas mereka dengan aksi serupa yang dilakukan sejak dua minggu lalu oleh tahanan administratif Palestina di penjara-penjara Israel.
Menteri Otoritas Palestina Urusan Tawanan Issa Qaraqe Jumat (9/5/2014) menyatakan para tawanan Palestina melancarkan aksi mogok makan massal menuntut Israel supaya menghentikan aksi pemenjaraan orang-orang Palestina tanpa melalui proses pengadilan.
“Para tawanan telah memberikan peringatan kepada kepala admistrasi penjara (Israel) dan mengancam akan melakukan partisipasi secara lebih masif dan tidak akan diam atas pelanggaran terhadap hak para tahanan administratif,” ujar Qaraqe, seperti dikutip jaringan berita al-Alam.
Lebih dari 100 tawanan Palestina di penjara-penjara Israel melancarkan aksi mogok makan massal sejak 24 April lalu sebagai protes terhadap aksi pemenjaraan mereka tanpa melalui proses pengadilan.
Qaraqe meminta Israel bertanggungjawab atas “ledakan” aksi mogok ini. Dia juga menyebut Jumat 9 Mei sebagai “Hari Kemarahan” dalam rangka solidaritas dengan para tahanan administratif. Sesuai seruan para tahanan adiministratif Palestina, dia juga mengajak segenap elemen Palestina supaya segera turut melakukan aksi protes dan menunjukkan solidaritas usai shalat Jumat.
Beberapa tokoh gerakan aksi mogok telah ditempatkan di ruang isolasi di penjara Beersheba. Mereka antara lain Muayad Sharab, Sufian Jamjoum and Abd al-Kareem Qawasmi. Sementara juru bicara penjara Israel tidak bisa dihubungi untuk diminta komentar oleh kantor berita SANA.
Aksi mogok makan massal pernah dilakukan oleh 2,000 tahanan Palestina pada tahun 2012. Aksi berakhir setelah terjalin perjanjian yang memang ditujukan untuk mengakhiri kesewenang-wenangan Israel menahan orang Palestina tanpa proses pengadilan. Namun, 1 Maret lalu Israel memenjarakan 183 warga Palestina tanpa proses pengadilan atas nama penahanan administratif.
Israel sering menerapkan penahanan adimistratif, atau mengadili warga Palestina selama berbulan-bulan tanpa disertai akses pembuktian yang mengarah pada pemenjaraan mereka. Menurut hukum internasional, tindakan demikian hanya bisa dilakukan dalam kondisi luar biasa. (mm/sana/alalam)