Baghdad, LiputanIslam.com – Komando Operasi Baghdad dalam statemennya yang dirilis Minggu (3/5) mengumumkan bahwa bahwa memasuki hari ke-19 operasi pembebasan bebarapa lokasi yang ditersisa di kota al-Karmah dan sekitarnya tentara Irak berhasil membunuh 47 kawanan teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Bersamaan dengan ini, draf UU Kongres Amerika Serikat (AS) mengenai suplai senjata ke Irak menimbulkan ketegangan baru di parlemen Irak.
“Dalam operasi ini sebanyak 47 teroris ISIS, tiga di antara sniper, terbunuh, 13 tempat persembunyian mereka rusak, dan empat kendaraan pembawa senapan otomatis, dua kendaraan lapis baja dan satu unit peluncur mortir milik mereka hancur. Selain itu, 43 bom berhasil dijinakkan,” ungkap statemen itu, sebagaimana dilansir Al-Masdarnews.
Kota Al-Karmah merupakan kawasan strategis yang oleh orang-orang Irak juga disebut sebagai benteng bagi kota Fallujah, provinsi Anbar. Al-Karmah yang dikeliling area perkebunan yang lebat dikuasai oleh ISIS sejak sekitar satu setengah tahun lalu. Belakangan ini pasukan Irak berhasil meraihkan kemajuan besar dalam operasi pembebasan kawasan tersebut.
Sementara itu sekjen organisasi Badar, Hadi al-Amiri, bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mencoba memecah Irak. Dia mengaku setiap hari mendapatkan surat-surat dari para putera daerah provinsi-provinsi di bagian barat Irak supaya menentang pemecah belahan Irak.
“Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun membelah Irak. Kami akan memutus tangan-tangan yang mencoba memecah Irak… Politisi yang mencoba bermain dalam soal ini tidak memiliki tempat di Irak,” tegasnya, sebagaimana dikutip al-Sumaria News.
Sebelumnya, parlemen Irak Sabtu (2/5) menggelar voting mengenai prakarsa penolakan Koalisi Nasional Irak terhadap draf undang-undang (UU) Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menyuplai senjata kepada Kurdistan dan Sunni Irak secara langsung tanpa melalui pemerintah pusat Irak.
Voting yang menghasilkan penentangan suara mayoritas itu terhadap draf UU itu diprotes oleh pihak Sunni yang tergabung dalam Ittihad al-Qiwa al-Wataniyyah dan aliansi Kurdistan dengan cara meninggalkan ruang rapat parlemen.
Di bagian lain, Perdana Menteri Irak Haider Abadi dalam pertemuan dengan delegasi Kongres AS Minggu (3/5) juga bereaksi terhadap draf UU Komisi Keamanan dan Pertahanan Kongres AS tersebut. Dia menilai draf itu melemahkan perang terhadap ISIS.
“Draf ini melemahkan perang anti ISIS. Semua bantuan ke Irak harus melalui jalur pemerintah pusat,” katanya, seperti dilansir IRNA. (mm)