NewYork,LiputanIslam.com-Delegasi Rusia dan China di Dewan Keamanan PBB memveto draf AS atas Venezuela, Kamis (28/2).
Dalam rapat tersebut, wakil Rusia menegaskan, AS tidak menghormati kedaulatan wilayah Venezuela, serta berniat untuk menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro.
AS dan Rusia menyerahkan dua draf untuk pemungutan suara di DK PBB terkait krisis Venezuela. Draf AS selain berisi dukungan terhadap Juan Guaido (pemimpin oposisi), juga mengandung tuntutan penyelenggaran pemilu dini di negara Latin tersebut.
Dalam rapat semalam, Afrika Selatan menolak draf AS. Sementara Indonesia, New Guini, dan Pantai Gading termasuk negara-negara yang memilih abstain.
Di lain pihak, draf Rusia berisi dukungan terhadap Maduro sebagai presiden sah Venezuela dan pilihan rakyat. Namun draf ini juga tak mendapat pengesahan dari para anggota DK PBB.
Sebelum pemungutan suara, Vassily Nebenzia (wakil Rusia di PBB) menyatakan, draf dari AS adalah gabungan dari standar-standar ganda.
Sembari menerangkan bahwa dalam rapat DK PBB Selasa lalu terbukti bahwa partai-partai di kebanyakan negara Barat dihormati, Nebenzia menambahkan,”Mereka bisa menyelesaikan persoalan internal melalui dialog nasional.”
“Sayangnya Washington berusaha untuk memperkeruh keadaan dan merancang skenario untuk mengganti rezim dengan melanggar undang-undang dasar. Sebab itu, kami akan menentang draf AS,”lanjutnya.
Menurut wakil Rusia, permasalahan bukan pada Maduro atau Guaido. Dia menegaskan, AS tidak bisa mengesahkan sebuah resolusi begitu saja dengan mengabaikan hukum internasional.
“Sungguh propaganda yang memalukan saat mereka (AS) menuduh kami menentang pengiriman bantuan kemanusiaan (ke Venezuela). Jika kalian ingin mengirim bantuan, cabut saja sanksi-sanksi atau kirimlah bantuan melalui organisasi-organisasi internasional dan berkoordinasi dengan pemerintah,”tandasnya.
“Draf AS tidak akan mengatasi masalah. Alih-alih berdiplomasi, AS justru mengajukan resolusi. Kenapa mereka tidak bertindak melalui organisasi-organisasi internasional yang sudah dikenal?”
Nebenzia menegaskan, tidak adanya intervensi dalam urusan negara lain termasuk konsep-konsep paling awal. Dia menyatakan, rapat DK PBB Kamis adalah langkah untuk mengintervensi dan dalih untuk menggunakan elemen-elemen asing dengan menyalahgunakan kapasitas DK PBB. (af/alalam)