Baghdad, LiputanIslam.com — Rakyat Irak kembali menggelar demonstrasi di Baghdad, menuntut agar pemerintah memenuhi janjinya untuk melakukan reformasi di pemerintahan. Menurut mereka, pemerintahan Irak harus terbebas dari skandal korupsi.
Seperti dilansir Press TV, pengunjuk rasa berkumpul di Tahrir Square pada Sabtu (16/4/2016) untuk menunjukkan ketidakpuasan pemerintah, yang dinilai ragu-ragu dalam melakukan perubahan. Sehari sebelumnya, ribuan aktivis hak asasi manusia juga melakukan protes serupa di tempat yang sama. Sementara itu, pasukan keamanan berjaga-jaga, mengepung semua jalan menuju zona Al Khazra Baghdad (Green Zone).
Parlemen Irak menghadapi minggu penuh gejolak, di tengah-tengah keretakan politik yang menghalangi pemungutan suara pada daftar menteri-menteri baru yang diusulkan oleh Perdana Menteri Haider Al Abadi.
Seperti diketahui, sebelumnya Parlemen Irak memberikan batas waktu selama tiga hari bagi Abadi untuk memberikan daftar nama menteri yang baru, atau harus menghadapi mosi tidak percaya.
Abadi memenuhi batas waktu yang ditetapkan, namun Parlemen Irak menunda pemungutan suara atas reshuffle kabinet. Pasalnya, ada penentangan keras dari beberapa pihak yang berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di dalam pemerintahan. Kondisi ini memancing kericuhan yang serius.
Parlemen Irak juga menggeser Salim Al Jabouri dari posisinya sebagai Ketua Parlemen, dan mengangkat Adnan Al Janabi sebagai Ketua Parlemen yang baru.
Kemelut di Parlemen bertolak belakang dengan persatuan rakyat Irak di medan tempur. Rakyat yang bergabung dalam pasukan populer, bahu membahu dengan Tentara Nasional Irak untuk melakukan operasi besar-besaran dalam memerangi ISIS yang menebar terorisme di negara itu sejak tahun 2014. (ba)