19 January 2020. (Photo via AFP)
Berlin, LiputanIslam.com—Sejumlah pemimpin negara dunia yang berperan dalam krisis Libya menyetujui kebutuhan atas gencatan senjata ‘permanen’ dan penghentian intervensi asing di negara itu.
Keputusan itu dibuat dalam rapat terakhir di pertemuan puncak KTT yang dihadiri oleh para pemimpin Jerman, Rusia, Turki, dan Prancis di Berlin pada hari Minggu (19/1).
Kepala pemerintahan Tripoli yang diakui PBB, Fayez al-Sarraj, dan pemimpin militer yang berkuasa di Libya timur, Khalifa Haftar, juga menghadiri pertemuan puncak itu.
Kepada wartawan, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa para peserta KTT Berlin telah sepakat bahwa gencatan senjata yang sudah ditetapkan di Tripoli selama seminggu terakhir harus diubah menjadi gencatan senjata permanen agar memperlancar proses politik di masa depan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa komite khusus yang terdiri dari lima perwakilan militer dari kedua pihak yang bersaing di Libya akan memantau gencatan senjata ini. Merkel juga meminta kekuatan asing berjanji untuk menegakkan embargo senjata PBB yang ada yang melarang pengiriman senjata ke Libya.
“Kami tahu bahwa kami belum menyelesaikan semua masalah Libya hari ini, tetapi kami sedang mencari momentum baru,” katanya.
Sementara itu, Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa KTT Berlin ini gagal memulai pembicaraan yang diperlukan antara kedua faksi Libya, meskipun telah menciptakan sejumlah hasil positif.
“Jelas bahwa kami belum berhasil meluncurkan dialog serius dan stabil di antara mereka,” kata Lavrov.
Sejak 2014, Libya telah terbagi antara dua pemerintah saingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di kota Tobruk di timur dan Pemerintah Persatuan Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli.
Bulan April lalu, Jenderal Haftar, yang mendukung pemerintahan timur, melancarkan serangan untuk merebut ibukota Tripoli dan menggulingkan GNA. Namun, sejauh ini Haftar gagal mencapai tujuannya.
Sejak itu, krisis memperoleh perhatian yang signifikan di panggung internasional, dengan Turki dan Qatar meningkatkan dukungan untuk GNA, serta Rusia, Mesir, dan Uni Emirat Arab mendukung Haftar. (ra/presstv)