NewYork,LiputanIslam.com-Akhirnya Dewan HAM PBB merilis daftar perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan ilegal pemukiman Yahudi. Daftar ini dipublikasikan dua tahun setelah disahkan pada Maret 2016.
Meski laporan setebal 16 halaman ini tidak menyebut nama 206 perusahaan tersebut, namun diketahui bahwa mayoritasnya berasal dari Amerika dan Israel.
Dewan HAM PBB menyatakan, masih banyak urusan yang mesti diselesaikan sebelum nama-nama perusahaan itu dipublikasikan. Menurut dewan ini, mereka butuh sumber dana lebih banyak untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Dewan HAM mengaku telah menjalin kontak dengan 64 dari 206 perusahaan itu. Semua nama baru akan diumumkan usai mereka menghubungi semua perusahaan yang tertera dalam daftar.
143 perusahaan itu berada di Israel atau di pemukiman ilegal Yahudi di Palestina, sementara 22 perusahaan bertempat di Amerika.
Ada pula perusahaan-perusahaan dari 19 negara lain, di antaranya Jerman yang ‘menyumbang’ 7 perusahaan dan Belanda yang ‘berpartisipasi’ dengan 5 perusahaan.
Angka 206 perusahaan diperoleh setelah Dewan HAM mencoret 115 perusahaan. Setelah diperiksa, perusahaan-perusahaan itu dinyataan tidak terlibat dalam pembangunan pemukiman Yahudi.
Pihak-pihak yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut, diancam dengan sejumlah sanksi, di antaranya adalah embargo dalam skala internasional.
Reaksi Amerika dan Israel
Wakil Amerika di PBB menyatakan, laporan Dewan HAM adalah bentuk “pembuangan waktu dan sumber daya.” Tindakan dewan dianggapnya sebagai pertanda sikap anti-Israel.
Sementara itu, wakil Israel di Jenewa menuduh Dewan HAM “anti-Israel” dan “bangkrut etika.”
Di lain pihak, ketua delegasi PLO dalam perundingan damai menyambut hangat perilisan daftar hitam tersebut. Dia meminta agar nama-nama perusahaan itu segera dipublikasikan.
“Sesuai hukum internasional, pemukiman Yahudi itu dibangun secara ilegal. Sebab itu, semua orang harus tahu nama-nama para pihak yang terlibat dalam proyek ilegal ini,”kata Saib Uraiqat. (af/alalam)