Tel Aviv, LiputanIslam.com—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meresmikan pemerintah koalisi barunya di depan parlemen pada Minggu (17/5) sekaligus memperbarui ikrar tentang aneksasi wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Sudah waktunya untuk menerapkan hukum Israel dan menulis halaman lain yang dimuliakan dalam sejarah Zionisme,” kata Netanyahu di depan parlemen.
“Wilayah ini adalah tempat di amana bangsa Yahudi lahir dan tumbuh besar,” sebutnya merujuk ke wilayah pemukiman.
Pemimpin partai Likud itu telah berulang kali berjanji untuk mencaplok wilayah Palestina yang sudah didirikan permukiman Israe jika dia terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ambisi itu selama ini dihadang oleh kebuntuan politik, di mana dalam tiga pemilu berturut-turut tidak ada pihak yang bisa memenangkan suara mayoritas. Akibat kebuntuan ini, Netanyahu dan lawan politiknya, Benny Gantz, bersepakat membentuk pemerintahan koalisi pada 20 April.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Netanyahu akan terus menjabat sebagai perdana menteri selama 18 bulan ke depan sebelum menyerahkan jabatan kepada Gantz. Selama masa itu, Gantz akan menjabat sebagai menteri pertahanan dahulu.
Agenda pemerintahan baru ini mencakup deklarasi kedaulatan permukiman Yahudi dan Lembah Jordan di Tepi Barat melalui aneksasi de facto. Langkah seperti itu berpotensi memicu ketegangan internasional.
Netanyahu berpendapat bahwa pencaplokan itu “tidak akan membuat perdamaian menjadi lebih jauh; itu akan membawanya lebih dekat. Damai hanya bisa didasarkan pada kebenaran, dan semua orang tahu itu. ”
Ia pun menegaskan bahwa permukiman Yahudi akan tetap menjadi bagian dari Israel dalam skenario apa pun. (ra)