Presiden terkudeta Muhammad Morsi diadili atas tuntutan baru yaitu menghina pengadilan. Sumber pengadilan mengumumkan pada hari Minggu (19/1) bahwa Morsi, serta 25 politisi lainnya, tokoh media, aktivis dan pengacara akan diadili atas tuduhan menghina pengadilan.
Ini adalah kasus keempat yang dihadapi Morsi sejak kejatuhannya, kembali ke masa jabatan ketika ia menuduh adanya kecurangan hakim yang mengawasi pemilu dalam sebuah pidato publik
Morsi harus membayar atas terjadinya peristiwa pembunuhan pengunjuk rasa di luar istana presiden pada bulan Desember 2012. Ia juga menghadapi tuduhan spionase dan dituduh merencanakan prison breaks.
Sidang terhadap presiden terkudeta secara resmi dimulai pada awal November, ditunda sampai 8 Januari, yang juga dibatalkan selama cuaca buruk.
Morsi dijadwalkan untuk diadili pada 28 Januari, selama istirahat penjara massal pada tahun 2011. Sementara Mesir, Sabtu, mengeluarkan sebuah konstitusi baru yang disetujui oleh mayoritas rakyat (98,1 persen suara) dalam referendum yang diboikot oleh Ikhwanul Muslimin
Hasil referendum akan digunakan sebagai dasar bagi Kapolri Jenderal Angkatan Darat Fattah al-Sisi untuk pencalonannya dalam pemilihan presiden.
Al-Sisi mengkudeta Morsi pada tanggal 3 Juli 2013 dan satu hari kemudian mengumumkan Adly Mansour, hakim agung dari Mahkamah Agung Konstitusi Mesir, sebagai presiden sementara.
Perolehan suara Ikhwanul Muslimin terhempas pada pemilu, dan menganggap konstitusi yang baru adalah palsu, menuduh terjadinya kecurangan pada pemilu.
Ikhwanul Muslimin juga menyerukan pendukungnya untuk menggelar aksi protes besar-besaran pada tanggal 25 Januari, sebagai peringatan ulang tahun ketiga revolusi yang menggulingkan mantan diktator, Hosni Mubarak pada tahun 2011.
Mesir-Suriah mesra kembali
Terlepas dari carut marut di dalam negeri Mesir, ada perubahan signifikan yang terjadi pasca tergulingnya Morsi. Jika sebelumnya, kebijakan luar negeri Morsi adalah menyerukan jihad untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, menutup kedubes Suriah di Mesir, maka tidak demikian halnya hari ini.
Partai Arab Demokratik Naseris Mesir dan sejumlah gerakan lain menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dengan militer Suriah dalam memberantas teroris yang didukung oleh negara asing.
Menurut laporan sejumlah sumber, gerakan nasionalis Mesir telah menyadari bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah plot Barat dan Barat menggunakan kelompok-kelompok ekstremis untuk berperang di negara Suriah. Mereka mengatakan ribuan rakyat Mesir dari berbagai kelompok politik dan Garda Nasional Mesir siap untuk menggagalkan plot tersebut dan bergabung dengan militer Suriah guna membantu Presiden Bashar al-Assad. Nasserisme adalah ideologi politik nasionalis Arab yang berdasarkan pada pemikiran almarhum pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser. (Liputan Islam/AF)